Jimly Asshiddiqie: Capres-cawapres Masing-masing Kubu Baiknya Berikan Selamat
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie memberikan penilaian terhadap dinamika setelah Pilpres dan Pemilu 2024 pada 14 Februari. Dia menilai, demi membangun demokrasi Indonesia, paslon 01 dan 03 sebaiknya langsung memberikan ucapan kepada paslon 02.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, hasil quick count biasanya tidak berbeda jauh dengan real count. Hasil ini bisa menjadi landasan untuk para paslon yang kalah untuk menerima hasil pemilu.
"Beda dengan exit poll, ini quick count dan coba sudah berapa minggu ini sama itu hasil quick count dengan real count. Jadi mestinya para capres dan cawapres masing-masing kubu itu sebaiknya langsung memberikan ucapan selamat begitu loh," ujar Jimly kepada wartawan saat dijumpai di Kantor MUI Pusat, Jakpus, Rabu (21/2).
Namun, bila masih ingin menunggu keputusan KPU, menurutnya sah-sah saja.
"Tunggu dulu sabar. Jangan manasi-manasin. Ini termasuk interpelasi, termasuk angket. Ini kan mau manas-manasin," sambungnya.
Dia menyoroti fenomena menyulut api yang telanjur panas ke media sosial. Dampaknya, api yang sudah berkobar sulit untuk dipadamkan.
ADVERTISEMENT
"Jadi di medsos itu termasuk saya kalau mau melerai sedikit, wah dimaki-maki saya. Padahal maksudnya untuk menenangkan. Ya namanya permainan politik. Permainan," tutupnya.
Paslon 02 Prabowo-Gibran sejauh ini unggul dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud. Di berbagai quick count survei, Prabowo-Gibran meraih 57-58% suara.
Banyak pihak yang menilai Pilpres 2024 marak kecurangan. Teranyarnya, capres 03, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di Senayan, PDIP dan PPP, untuk menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Menurut Ganjar hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
ADVERTISEMENT
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, kepada wartawan, Senin (19/2).