JK: Anggaran Bawaslu Besar, Kalau Tak Kerja Baik Anda Kecewakan Rakyat

JK beri kuliah umum di UPN Veteran Yogya, Minggu (4/11/2018). (Foto: Dok. Setwapres)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Acara tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu.

Hadir dalam kesempatan tersebut selain JK yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Abhan hingga Sekjen DPP Hasto Kristiyanto. Di acara itu, JK meminta Bawaslu bekerja dengan baik dalam rangka mengawasi jalannya pemilihan umum.

JK ingin Pemilu Serentak 2019 berjalan baik, kredibel sehingga hasil pemilu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.

"Tentu kita inginkan suatu pemilu yang kredibel dan tentu terpercaya. Kalau ingin jadi dipercaya dan kredibel, maka haruslah semua aspek-aspek itu diawasi dengan baik. Itulah tugas saudara semuanya," kata JK di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Menurut JK, anggaran yang diberikan pemerintah kepada Bawaslu cukup besar, anggaran itu bahkan lebih besar dua kali lipat dari pos anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan pemilu. JK mengatakan, jika dengan anggaran besar tersebut Bawaslu tak bekerja dengan baik, tentu akan mengecewakan masyarakat.

Rakornas Bawaslu di Mercure Hotel, Jakarta Utara, Senin (10/12). (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)

"Sekarang malah diperluas pengawasannya dengan biaya tinggi. Tadi dikatakan biaya APBN-nya Rp 8 triliun. Saya tanya berapa anggaran Kemendagri? Cuma Rp 4,5 triliun. Jadi APBN, tolong dicek ulang, itu Bawaslu 2 kali daripada anggaran Kemendagri," ujar JK.

"Kalau tidak berhasil (menjalankan tugas), Anda mengecewakan masyarakat," kata JK.

JK juga menyoroti sistem pemilu Indonesia yang terbuka dan transparan. Keterbukaan informasi hasil pemilihan umum bisa diakses masyarakat secara langsung.

Meski terbuka untuk masyarakat, namun JK mengingatkan, ancaman pencurian data online masih mengintai. Ia mengingatkan, walaupun sistem telah modern namun tidak menutup kemungkinan ancaman pencurian data pemilu akan terjadi.