JK Dukung Vaksinasi Mandiri: Bisa Percepat Target Selesai 1 Tahun

Petugas vaksinator menunjukkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang akan disuntikkan kepada sejumlah perwakilan pejabat pada tahap kedua vaksinasi di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Lampung, Jumat (29/1/2021). Foto: Ardiansyah/ANTARA FOTO

Pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan rencana vaksinasi mandiri yang dapat dilakukan oleh pihak swasta. Meski begitu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai pemerintah harus merealisasikan rencana pelaksanaan vaksinasi mandiri tersebut.

JK menuturkan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mandiri ini dapat membantu mempercepat program vaksinasi oleh pemerintah, yang saat ini sudah berjalan dua pekan di Indonesia.

Apalagi, target 1 tahun selesai vaksinasi demi mencapai herd immunity dinilainya tidak mungkin tercapai jika tidak ada bantuan dari pihak swasta.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," jelas JK dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Jusuf Kalla. Foto: Dok. Istimewa

JK menjelaskan, vaksinasi mandiri oleh perusahaan swasta untuk karyawannya sendiri dapat membantu mengembalikan kondisi normal. Serta, pemulihan ekonomi juga dapat berjalan lebih cepat.

Justru, vaksinasi mandiri juga bisa meringankan beban pemerintah untuk menyuntikkan vaksin corona kepada 180 juta populasi.

"Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," tutur JK.

Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu meminta pemerintah belajar dari pengalaman tes swab yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut JK, durasi untuk menerima hasil dan biaya tes swab jadi lebih cepat serta murah saat swasta diperbolehkan menggelar tes swab.

Sebab, saat awal-awal, hasil tes swab baru dapat diterima 7 hari semenjak tes dilakukan. Sehingga, orang yang dites masih berpotensi menularkan lagi atau tertular virus corona.

Presiden Joko Widodo saat disuntik vaksin corona Sinovac dosis ke-2 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

"Namun, ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu 8 jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," ucap JK.

Hingga saat ini, pemerintah masih menyiapkan aturan terkait vaksin mandiri bagi korporasi dan swasta. Belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah soal wacana ini.

Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto sebelumnya menilai vaksinasi mandiri ini bisa menjadi upaya percepatan dari program vaksinasi COVID-19. Teknis pelaksanaannya pun sampai saat ini masih digodok.

Wacana ini juga diungkapkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang menyebut pemerintah akan membuka opsi vaksinasi untuk perusahaan kepada karyawannnya. Dengan syarat, perusahaan membeli vaksin sendiri dari produsen vaksin corona yang telah diizinkan oleh WHO.