JK: Jangan Hanya Bicara Politik Keumatan, Tapi Juga Ekonomi Keumatan

Jusuf Kalla di Silaturahmi Partai Golkar (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Rapat Pleno ke-28 Dewan Pertimbangan MUI bertemakan "Ramadhan dan Idul Fitri sebagai Momentum Penguatan Ukhuwah Wathoniah." Di kesempatan itu JK menyinggung, soal politik, ekonomi dan andil keduanya untuk umat.

Menurutnya, politikus jangan hanya menyinggung soal politik keumatan. Sebab, keadilan dan kemajuan ekonomi Indonesia masih jauh tertinggal.

"Mari kita bicara bukan hanya politik keumatan, tapi ekonomi keumatan, bukan memisahkan ekonomi tapi kan mendorong. Karena di situ letak kelemahan kita, (contoh) bagaimana bapak terima zakat banyak kalau orang kaya kurang? Karena yang paling banyak zakatnya orang kaya kan begitu," tutur JK di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Oleh sebab itu, kata JK, sungguh penting untuk menjaga semangat umat dalam mendorong ekonomi. Ekonomi, kata dia, menjadi elemen penting dalam kemajuan sebuah bangsa, termasuk dalam hal politik.

"Paling tidak kita kuasai justru kebutuhan dasar negeri ini yaitu ekonomi, keadilan ekonominya. Bukan karena salah, tapi kita kurang maju. Saya bicara ini bukan berarti yang (perekonomiannya) maju harus turun, tidak, tapi kita harus memajukan semangat umat kita untuk lebih banyak sehingga kita mempunyai usaha," ujarnya.

Lebih lanjut, JK juga bersyukur karena tidak ada lagi yang ribut soal perbedaan memahami agama di Indonesia.

"Inilah upaya kita bagaimana masalah-masalah yang dibahas bukan masalah soal politik. Kita bersyukur perbedaan kita makin kecil, ndak ada lagi pembicaraan tarawih 20 dan tarawih 8, ndak ada lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, PAN-PKS-Gerindra-PBB menginisiasi terbentuknya koalisi keumatan untuk meendorong presiden baru di 2019. Koalisi keumatan ini didukung juga oleh Rizieq Syihab. Bahkan, elite Gerindra dan PAN sudah bertemu Rizieq untuk memfinalisasi koalisi keumatan.