JK: Kalau Ibu Kota Pindah ke Jonggol, Mungkin Istana Bisa Dipakai

Wakil Presiden Jusuf Kalla Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurutnya, karena lokasinya yang jauh dari Jakarta, maka pemerintah harus membangun seluruh fasilitas baru, termasuk istana.

"Kalau di Jonggol mungkin istana mungkin tetap dipakai, tetapi karena ini di Kalimantan mesti semua baru," jelas JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/8).

JK memberikan contoh, saat Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Karena lokasinya tidak terlalu jauh, maka istana dan beberapa elemen lainnya tidak ikut dipindahkan ke Putrajaya.

Wapres Jusuf Kalla memberi sambutan di acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Itu hanya pindah 20 kilometer dan lainnya tetap di Kuala Lumpur, jadi simple sekali Malaysia itu. Istananya tetap di Kuala Lumpur, gedung parlemen di Kuala Lumpur, tentara dan polisi di Kuala Lumpur. Jadi hanya kementerian yang betul-betul pindah," kata

"Kementerian di sana itu tidak banyak, hanya 14 kementerian, kita kan 34 jadi memang tidak bisa disamakan dengan Malaysia karena jauh ini," timpalnya.

Namun, menurut JK, konsep semacam itu tidak bisa diterapkan oleh Indonesia. Karena pemerintah ingin ibu kota pindah ke Kalimantan, JK menyebut, pemerintah harus membangun gedung-gedung pemerintahan baru, termasuk istana.

"Iya (pemerintahan pindah), karena tidak mungkin dibagi-bagi. Kalau kasus Kazakhstan dia pindahkan, karena ibu kota lama terlalu dekat dengan China," pungkas Jusuf Kalla.