JK Minta KPI Objektif Awasi Konten Radio hingga Televisi
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, JK meminta agar KPI bekerja objektif mengawasi siaran radio dan televisi, di tengah era masyarakat yang kini bebas menikmati konten yang disiarkan.
"Ada tren dia punya siaran, kalau hari ini orang suka film horor, maka sinetronnya horor terus, kalau dangdut, ya, dangdut saja. Kalau beritanya tentang macam-macam skandal, [akhirnya dibahas] skandal [terus menerus]. Kalau debat KPK, KPK terus, kita capek dengar KPK tiap malam," kata JK, Rabu (9/10).
JK mengatakan, dalam bertugas mengawasi konten siaran, KPI harus mempertimbangkan aspek norma. Bukan cuma mengacu pada aturan yang dimuat dalam Undang-Undang saja.
"Bagaimana mengawasi tren ini? Itulah ada objektivitas Anda semua. Anda tak bisa [hanya] berdasar UU. Kalau UU, sinetron ini begini isinya, di UU pasal berapa yang menyatakan tak boleh? Hanya kalian bicara melanggar norma. Jadi dipertaruhkan objektivitas," kata JK.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, JK meminta agar KPI memperluas wawasannya dengan belajar etika hingga moral. Menurutnya, pengetahuan itu penting agar KPI melakukan pengawasan konten siaran dengan benar.
"Karena itu, KPI belajar terus tentang etika antropologi, kebangsaan, norma, moral. Kalau nanti memeriksa, melarang sesuatu [itu] alasannya norma, ujungnya rasa malu, tak ada pasal sekian pasal sekian," tutur JK.
"Maka penting suatu pembelajaran, anda tentu belajar, membaca sejarah, sosiologi. Karena itu bisa menyebabkan obyektivitas saudara," lanjut anjut dia.
Hadir dalam kesempatan itu, Menkominfo Rudiantara hingga Ketua KPI Agung Suprio. Usai dibuka di Istana Wapres, rapat pimpinan akan diselenggarakan di Sentul, Jawa Barat, mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2019 bertajuk 'Penguatan Eksistensi dan Kredibilitas KPI untuk Penyiaran yang Bermartabat.'
ADVERTISEMENT