JK Pastikan Pemerintah Siap Tampung Pengungsi Rohingya di Aceh

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen, Aceh mendadak ramai setelah terdamparnya puluhan pengungsi etnis Rohingya. Mereka terdampar setelah berhari-hari terombang-ambing dalam kapal di laut lepas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan menampung para pengungsi tersebut. Sesuai amanat sila kedua pemerintah akan menjamin para pengungsi mendapatkan tempat penampungan di Indonesia.

"Kami selalu mengatakan, kami melaksanakan dengan konsekuen Pancasila. Sila kedua bunyinya 'kemanusiaan yang adil dan beradab'," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

"Kalau orang susah terdampar lagi, kalau kita tidak tampung itu berarti kita tidak melaksanakan sila kedua itu. Kita tidak beradab, orang susah (masa) kita usir?" ujar JK lagi.

Pengungsi Rohingya Di Biereun Tempati (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Indonesia, kata JK, selalu menjamin para pengungsi agar mendapatkan perhatian. Sejak dulu, kata JK, Indonesia telah bekerja sama dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan lembaga lain dalam menangani pengungsi.

"Kayak dulu, waktu pengungsi Vietnam, ada yang bertahun-tahun tinggal di Pulau Galang. Sekarang pengungsi Rohingya, Afghanistan, ada yang bertahun-tahun ada di Batam, Makassar, sambil menunggu penempatan," sebutnya.

"Mereka itu tujuannya memang bukan Indonesia. Tujuannya Australia, negara-negara maju, Amerika, kalau ke selatan itu tujuannya Australia karena kalau di sana tentu kalau bekerja dapat pendapatan lebih tinggi," pungkasnya.

Pengungsi Rohingya Di Biereun Tempati (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Sejauh ini, 79 pengungsi Rohingya tersebut telah ditempatkan di penampungan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Etnis Rohingya tersebut terdiri dari 44 laki-laki, 27 perempuan, dan 8 orang anak-anak dan seluruh nama mereka sudah dicatat oleh petugas Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe.

Dalam kesempatan terpisah, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan nasib puluhan pengungsi Rohingya tersebut harus ditangani oleh pemda setempat. Hal ini kata Yasonna sudah diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

“Untuk nasibnya, biar nanti pemerintah daerah. Sudah ada Perpres yang mengatur itu,” katanya di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/4).

"Kita berharap kerja sama pemda IOM, juga UNHCR, dan kita agar kita selesaiakan,” sambungnya.