JK Sebut Status Darurat Militer Belum Diperlukan untuk Tangani Papua

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar terkait tewasnya tiga prajurit TNI setelah diserang kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, Kamis (7/3). JK menyebut perlu ada peningkatan jumlah personel yang melakukan operasi untuk meredam aktivitas KKB di sana, namun status darurat militer belum diperlukan.

"Ini tergantung pertimbangan daripada TNI dan Polri. Karena ini kan sifatnya gerilyawan, semacam bergerilya itu kan, jadi meneror orang, masyarakat. Jadi belum, hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

JK menyebut pemerintah telah memberi perhatian lebih untuk Papua. Ia membeberkan dari sisi kebijakan, pemerintah telah memberikan kebebasan wilayah dalam mengatur sendiri pemerintahannya.

"Sebenarnya Papua itu semuanya sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan itu lebih federal daripada federal. Karena kalau federal di Amerika, orang Texas masih bisa jadi gubernur di California, atau sebaliknya," jelas JK.

"Di Papua yang bisa jadi gubernur, bupati hanya asli Papua. Itu otonomi diberikan. Kemudian dana itu luar biasa," timpalnya.

Selain otonomi khusus, Papua juga mendapat alokasi anggaran daerah paling besar dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. JK menyebut, jika ada sekelompok orang yang ingin Papua merdeka, pemerintah menegaskan tak bisa memberikan hal tersebut.

"Anggarannya yang diberikan ke sana hampir Rp 100 triliun. Pendapatan Papua itu kurang lebih Rp 18 triliun, yang itu diterima pemerintah, (yang) diberikan (pemerintah) Rp 100 triliun," ungkapnya.

"Jadi dari sisi politik sudah berikan, dari sisi ekonomi sudah, tinggal apa lagi? Maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," tegasnya.

Peristiwa ini terjadi saat Satgas Gakkum TNI tengah mengamankan pergeseran pasukan yang menjaga pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu. Saat itu, pasukan yang berjumlah 25 orang tiba di Distrik Mugi.

Mereka tiba-tiba diserang secara mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKSB bersenjata yang membawa senjata berstandar militer hingga tradisional seperti panah dan tombak.

Ketiga prajurit yang gugur itu adalah Serda Mirwariyadin asal Nusa Tenggara Barat, Serda Yusdin asal Palopo, Sulawesi Selatan, serta Seda Siswanto Bayu Aji asal Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, prajurit TNI berhasil merampas 5 pucuk senjata milik KKSB dan satu mayat yang diperkirakan termasuk anggota kelompok tersebut.