JK soal Banjir Sumatera: Ada Pembalakan Liar, Hukum Urusan Pemerintah-Polisi

Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025). Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla diminta tanggapan terkait banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setelah banjir terjadi, beredar foto banyak gelondongan kayu di beberapa lokasi utamanya Sumatera. Sejumlah pihak menilai pemicu banjir selain karena iklim, juga imbas kerusakan alam.

Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025). Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Seekor kucing duduk di antara batang-batang pohon yang terdampar di pantai setelah banjir bandang dan tanah longsor yang mematikan, di Padang, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

JK mengatakan, benar jika banjir di Sumatera dipicu pembalakan liar. Termasuk masalah pohon tua yang tumbang.

"Ya saya kira dua-duanya benar. Benar ada pembalakan liar, tapi ada juga kayu-kayu tua barangkali, pohon tua yang ambruk. Saya kira dua-duanya benar. Pasti dua-duanya benar. Benar bahwa banyak kayu-kayu yang sudah tua masuk, tapi benar juga bahwa banyak pembalakan," kata JK saat menyerahkan bantuan untuk korban banjir Aceh-Sumbar dari PMI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12).

Ketua Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, saat meninjau posko distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera-Aceh di Klaster Logistik Nasional PMI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI ini mengatakan, solusinya untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan penghijauan. PMI pun sudah gencar melakukannya.

"Ya harus penghijauan. Cuma satu saja caranya, penghijauan kembali. Mari kita kerja... Nanti kita juga, PMI punya program penghijauan. Nanti setelah reda ini, kita bersama-sama pemerintah daerah, kita bikin pemetaan yang mana perlu dihijaukan. Kita punya sistem penghijauan," ucap JK.

Ketika disinggung penegakan hukum, JK menegaskan itu semua menjadi kewenangan pemerintah dan polisi. PMI tidak dalam kapasitas menanggapi soal ini.

"Ah itu urusan pemerintah itu. Urusan polisi. PMI tidak punya aparat hukum. Kita hanya aparat membantu masyarakat dalam kesulitan. Kemanusiaan. Humanity," kata JK.

Sejumlah petugas BPBD Nagan Raya membawa logistik korban banjir bandang untuk didistribusikan ke seberang sungai dengan menggunakan perahu di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu (30/11/2025). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Jumlah korban jiwa dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hingga Minggu (30/11) malam, korban jiwa mencapai 442 orang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers secara daring.

Berikut rinciannya: