JK soal Fenomena Habib Rizieq: Jangan Lagi Ada Demokrasi Jalanan

Habib Rizieq Syihab berbicara kepada para pendukungnya saat tiba di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (10/11). Foto: Fajrin Raharjo/AFP

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla memandang fenomena kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab yang disambut ribuan pendukungnya mencerminkan terjadi kekosongan sosok pemimpin.

JK mengatakan, fenomena ini mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif maupun partai politik. Khususnya, bagi parpol yang berideologi Islam.

"Ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kenapa ratusan ribu orang dia tidak percaya DPR untuk berbicara? Tidak percaya partai-partai Islam untuk mewakili masyarakat itu? Kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan aspirasi?" kata JK dalam webinar yang digelar PKS seperti dikutip dari YouTube PKS TV, Sabtu (21/11).

Menurutnya, kejadian ini haruslah jadi introspeksi dan dievaluasi karena terindikasi terjadi kegagalan demokrasi. JK mengingatkan jangan sampai kondisi ini membawa Indonesia kembali ke zaman demokrasi jalanan, yakni saat mereka tak lagi percaya kepada negara sehingga menentukan jalan mereka sendiri dengan cara demonstrasi.

Ia pun berharap sistem demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik ini janganlah sampai kembali jadi demokrasi jalanan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla saat kick off penggalangan dana seribu masker untuk Indonesia di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Selasa (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Proses (demokrasi) yang harus diperbaiki dewasa ini. Kita jangan lagi kembali ke demokrasi jalanan, jadi partisipasi masyarakat mendukung apa yang dipilihnya," ucap JK.

"Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak perhatikan aspirasi tersebut. Karena kemungkinan dipilihnya tak dipilih secara langsung di TPS, bukan orang yang tepat karena tidak mempunyai kelebihan-kelebihan material sehingga terjadilah seperti ini," imbuhnya.

Jika kondisi ini masih terjadi, ia khawatir justru dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Mulai dari menghambat pembangunan ekonomi hingga pembangunan.

"Aspirasi ini harus para pemimpin mengetahui masalah-masalah yang timbul. Jadi kita buat lubang kekosongan dan diisi dengan demokrasi jalanan lagi, (akan) menimbulkan masalah baru dan akan menghambat ke pelaku ekonomi, pembangunan," tuturnya.

"Gimana proses berjalan dengan baik dan mewakili suara rakyat, sehingga tak terjadi demokrasi jalanan lagi, kalau lihat nuansanya beberapa hari terakhir," tutup JK.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: