JK soal Hasil Ijtima Ulama IV: Jangan Alergi dengan Kata Syariah

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Dok. Setwapres

Ijtima Ulama IV melahirkan 8 rekomendasi, salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau agar publik tak alergi dengan kata-kata syariah.

Ia tak menampik bahwa ulama di Indonesia begitu banyak. JK mengatakan, bahwa hasil Ijtima Ulama IV juga bukan merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di Indonesia.

"Pertama, ulama kita banyak. tentu tak bisa mengatasnamakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, tidak. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

"Jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat (itu) syariah, puasa syariah, bekerja syar'i, mengajar juga syariah," timpalnya.

Ia mengatakan, semua hal yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya syariah. Misalnya, ibadah salat, puasa, berzakat, naik haji hingga percaya kepada Allah dan rasul. Menurutnya tidak tepat jika mengaitkan kata-kata syariah dengan sesuatu yang berbahaya.

"Jangan merasa syar'i itu tiba-tiba bahaya, itu suatu hal yang sangat simpel. Jadi kalau melakukan syariah dan Pancasila apa salahnya? Sangat simpel sekali, jangan terlalu itu dianggap itu masalah kalau orang yang ingin menjalankan syariah itu," ujarnya.

Pembacaan Rekomendasi Hasil Ijtima Ulama IV. Foto: Ferry Fadlurrahman/kumparan

Berikut delapan rekomendasi Ijtima Ulama IV:

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan ummat untuk terus berjuang dan memperjuangkan:

3.1 Amanat Undang-Undang anti penodaan agama dan tertuang dalam MPRS nomor 1 tahun 1995 juncto UU nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a.

3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS nomor 28 Tahun 1966 UU nomor 27 tahun 1999 juncto KUHP pasal 1,107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang, termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng, dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa autopsi, dan lebih dari 11 ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa, bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 di antaranya adalah anak-anak.

3.5 Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta setop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan Aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016, hingga kini dari segala tuntutan, serta memulangkan imam besar umat islam Indonesia, Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa,dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah, antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah, berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat Islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya. Hasbunallah nimal wakil, nimal maula wanimal nasir.