

ADVERTISEMENT
Pembahasan rencana pemindahan ibu kota memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (29/4), setuju jika ibu kota dipindah di luar Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak menutup kemungkinan pusat pemerintahan akan dipindah ke Pulau Kalimantan atau Sulawesi, asalkan dua lokasi tersebut memenuhi sejumlah persyaratan.
"Boleh di Kalimantan, boleh di Sulawesi, selama memenuhi syarat itu. Tapi di samping itu lagi ada banyak, harus ada lahan kosong kurang lebih 60 ribu hektare. Contohnya itu memenuhi di tengahnya di Sulawesi, tapi tidak ada lahan kosong 60 ribu yang siap," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/4).
"Ada lagi (wilayah) yang siap, (tapi) ada bahaya patahan-patahan di situ. Jadi syaratnya berat memang, memilihnya tidak mudah," imbuhnya.
JK mengatakan, titik tengah Indonesia yang ideal berada di Sulawesi, namun pemerintah kesulitan mencari lahan kosong untuk pembangunan pusat pemerintahan. Beberapa lahan kosong yang memenuhi syarat di Sulawesi dilewati patahan yang berpotensi menimbulkan gempa.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah wilayah untuk dijadikan ibu kota. Pertama, wilayah tersebut harus kecil risiko bencana alam dan memiliki luas lahan yang besar. Lokasi tersebut juga harus berada di tengah-tengah wilayah RI.
"(Sudah) disepakati syaratnya yang diajukan Bappenas itu, contohnya syaratnya daerah itu kecil risikonya gempa bumi apalagi tsunami, contohnya. Jadi pasti bukan di pesisir selatan, Sumatera atau apa, karena itu ring of fire. Jadi di mana yang paling aman dari gempa, tsunami, di antaranya itu, tapi harus berada di tengah negeri ini," ujar JK.
ADVERTISEMENT
Dalam ratas Senin (29/4), Presiden Joko Widodo setuju jika ibu kota RI dipindah ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut setelah mendengarkan sejumlah alternatif yang dibeberkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa," kata Bambang usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
"Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang.