JK soal Status Banjir di Sumatera: Bagi PMI, Bencana adalah Bencana

Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, saat meninjau posko distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera-Aceh di Klaster Logistik Nasional PMI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan penanganan bencana tidak seharusnya terjebak pada perdebatan soal status lokal atau nasional.

Hal itu disampaikannya saat meninjau posko distribusi bantuan PMI untuk korban bencana Aceh dan Sumatera di Klaster Logistik Nasional PMI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12).

Masyarakat sebelumnya sempat mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak mengeluarkan status darurat bencana nasional melihat skala kerusakan dan banyaknya korban jiwa di Sumut-Sumbar-Aceh.

Menanggapi hal tersebut, JK menegaskan prinsip PMI adalah turun membantu tanpa melihat status bencana.

Ketua Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, saat meninjau posko distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera-Aceh di Klaster Logistik Nasional PMI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

JK mencontohkan beberapa bencana besar yang pernah ditangani PMI, termasuk tsunami dan pandemi Covid-19. Menurutnya, PMI selalu bergerak cepat tanpa menunggu pernyataan status tertentu.

“Waktu tsunami, PMI punya, seluruh dunia datang waktu tsunami. Itu bencana nasional. Waktu Covid juga begitu. Kalau Anda ingat Covid, operasi terbesar barangkali dilakukan oleh PMI punya,” ujarnya.

JK mengingatkan agar tidak terpaku pada narasi mengenai penetapan bencana nasional. Prioritas utama adalah memastikan bantuan sampai ke korban.

“Tidak usah ada lokal-nasionalnya, bencana,” tegas Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu.

Ketua Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, saat meninjau posko distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera-Aceh di Klaster Logistik Nasional PMI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

“Jangan terjebak. Jangan. Pokoknya PMI, mau bencana di kabupaten, kita bantu. Apalagi ini di tiga provinsi. Bukan itu letaknya, dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu sekuat tenaga,” lanjutnya.

Koordinasi Lembaga

JK juga menyoroti koordinasi antarlembaga, termasuk PMI, pemerintah dan BNPB. Menurutnya, pola kerja kolaboratif sudah berjalan.

“Dan PMI kalau soal kerja sama, ini contohnya, BNPB. Dia kerja sama di sini, dikelola. Dan teman-teman BNPB banyak di sini. Tapi manajemennya, PMI punya sistem online. Ada barang masuk sini, langsung diketahui di Padang, di Medan semua. Langsung dia minta apa, dikirimin. Langsung bisa dilakukan di situ, Anda lihat tadi. Stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini. Online semuanya,” jelasnya.

JK menambahkan, seluruh operasional di lapangan didukung oleh para relawan.

“Karena itu manajemennya diserahkan seperti itu. Dan bagi PMI banyak relawan, itu relawan semua itu, yang dilatih,” tutupnya.