kumparan
8 Jan 2019 15:05 WIB

JK Tak Setuju Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak sependapat dengan keputusan KPU yang membocorkan daftar pertanyaan debat pilpres kepada masing-masing paslon sepekan sebelum pelaksanaan debat 17 Januari mendatang. Ia khawatir, jika pertanyaan debat dibocorkan, maka jawaban paslon adalah jawaban timses bukan murni jawaban dari capres-cawapres.
ADVERTISEMENT
"Debat itu gunanya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan calon presiden dan cawapres itu apabila menghadapi masalah yang harus diputuskannya sendiri," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
"Nah, kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim (sukses). Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi," imbuhnya.
Capres 01, Joko Widodo berbincang dengan Cawapres 01 Ma'ruf Amin. (Foto: Dok. TKN Jokowi-Ma'ruf)
Selain itu, JK juga kurang sepakat dengan adanya kisi-kisi debat untuk para paslon. JK menyebut, debat pilpres merupakan sebuah kesempatan untuk menguji kemampuan para calon pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia.
"Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan (diberikan) dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres (malah) timnya itu," kelakar JK.
Menurutnya, akan lebih baik jika pertanyaan atau kisi-kisi debat pilpres tidak diberikan kepada para paslon yang akan bertarung di Pilpres 2019. Hal tersebut agar publik mampu menilai kemampuan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi kemudian dalam hal kampanye, ya mestinya jangan dibuka (kisi-kisinya)," jelasnya.
Paslon Capres - Cawapres Nomor 2, Prabowo dan Sandiaga Tiba di Monas (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
Sebelumnya, KPU memutuskan menyerahkan pertanyaan debat pilpres pada masing-masing paslon sepekan sebelum pelaksanaan debat 17 Januari mendatang. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
"Pertanyaan empat tema yang nanti akan diserahkan pada paslon baik 01 atau 02. Kami mengambil putusan itu karena kami menerima masukan dari masing-masing paslon," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
"Berikutnya kami ingin martabat paslon presiden harus dijaga bersama dari persoalan teknis begitu," tambahnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan