JK Tegaskan Moratorium Pemekaran Daerah: Anggaran Habis untuk Elite

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) menerima sejumlah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Kantor Wapres. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima sejumlah pengurus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di kantornya. Dalam sesi tanya jawab, salah satu pengurus bertanya terkait sikap pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah.

Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah pusat tetap pada sikapnya untuk belum mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Alasannya, pemekaran daerah hanya membuang-buang dan membebani anggaran pusat untuk membangun wilayah dan tidak menyejahterakan masyarakat.

"Selama 5 tahun kita menilai pemekaran tak menghasilkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Ongkos bikin DPRD, pegawai, semuanya ongkos anggaran besar, sehingga anggaran habis untuk biaya rutin. Pemerintah moratorium, tak ada di mana pun (pemekaran)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Menurut Jusuf Kalla, pemekaran wilayah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang selama ini selalu berharap pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

"Biaya negeri habis bayar gaji pegawai, rumah bupati. Tak jatuh ke masyarakat tapi ke elite-elite yang mendorong pemekaran. Selama saya di sini, saya tak izinkan ada pemekaran supaya tak terjadi pemborosan biaya,"tuturnya.

Salah seorang pengurus lain lalu bertanya terkait wacana wilayah Maluku dimekarkan provinsi dan dibentuk Provinsi Maluku Tenggara Raya. JK kembali menegaskan jawabannya, yakni pemerintah tak akan melakukan pemekaran.

"Pemekaran tidak ada, mau demo mau apa tidak ada pemekaran. Menyejahterakan elite politik iya. Dia punya rumah bagus mobil bagus ada DPRD-nya semua biaya pemerintah pusat dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus)," ujar JK.

"Karena itu tidak. Cukuplah 515 kabupaten kota kita tak mau tambah lagi, yang ada pesan-pesan sponsor itu tak usahlah optimistis," tutupnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut ada 314 usulan pemekaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Namun, pemerintah belum bisa menyetujui usulan pemekaran wilayah baru karena masih diperlukan persiapan, baik dari sisi infrastruktur hingga anggaran.