Joe Biden Tunjuk Mantan Guru Sekolah Negeri Jadi Menteri Pendidikan

Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dalam debat kampanye presiden 2020 pertama dengan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden di Cleveland, Ohio, AS, Selasa (29/9). Foto: Reuters

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden memilih Miguel Cardona sebagai Menteri Pendidikan. Cardona merupakan pria keturunan Latin yang pernah bekerja sebagai guru di sekolah negeri.

Biden sebelumnya pernah berjanji dalam kampanyenya akan mencalonkan seorang guru untuk posisi menteri pendidikan. Cardona kini menduduki posisi komisaris pendidikan di Connecticut.

Biden rencananya memperkenalkan Cardona pada sebuah acara resmi di Wilmington, Delaware, AS, pada Rabu (23/12) waktu setempat.

Menteri Pendidikan AS yang dipilih Joe Biden, Miguel Cardona. Foto: CEA.org

Setelah ditunjuk jadi Menteri Cardona diberi tugas membantu anak-anak di AS mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, baik pendidikan TK sampai perguruan tinggi terlepas dari perbedaan wilayah, ekonomi keluarga, ras, orientasi dan identitas seksual, dan disabilitas.

Saat masa kampanye, Biden pernah berjanji untuk menggratiskan pendidikan bagi anak berusia 3-4 tahun. Ia juga berencana untuk meningkatkan gaji guru dan mengurangi kesenjangan di sekolah antara yang kaya dengan yang miskin.

Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dalam debat kampanye presiden 2020 pertama di Cleveland, Ohio, AS, Selasa (29/9). Foto: Olivier Douliery/Pool via REUTERS

Saat ini walau sudah ditunjuk Biden, Cardona harus menunggu persetujuan Senat untuk menduduki posisi Menteri.

Kementerian Pendidikan AS menjadi salah yang diberi tugas berat pada pemerintahan mendatang. Mereka diharapkan membantu menetapkan kebijakan lebih sesuai untuk siswa sekolah hingga universitas. Selain itu, Kementerian Pendidikan akan pula diberi mandat mengelola program bantuan keuangan untuk perguruan tinggi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan AS dijabat Betsy DeVos. Dia kerap mendapatkan kritik dari serikat guru dan Partai Demokrat AS. Sebab, kebijakannya dianggap tidak berpihak pada pendidikan di sekolah negeri.