Johan Budi Usul Pemerintah Buat Aplikasi Pengganti Zoom: Kerja Daring Efektif

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo saat melakukan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tetap menerapkan kebijakan Work Form Home bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara sisanya diperkenankan bekerja di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rapat kerja bersama DPR, anggota Komisi II Fraksi PDIP, Johan Budi, mengusulkan agar pemerintah tak hanya mengandalkan teknologi yang sudah tersedia dan segera menciptakan aplikasi untuk memantau ASN yang WFH.

"Kondisi pandemi membuat kita 'oh ternyata kita sebenarnya bisa efektif juga kerja-kerja melalui dengan menggunakan Zoom' atau usulan gimana kita bisa bikin sistem sendiri, sehingga di mana pun kita berada itu bisa melakukan kerja-kerja dengan bahkan lebih sempurna," ucap Johan dalam rapat, Senin (6/7).

Mantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Hal senada juga disampaikan anggota komisi II Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya yang meminta pemerintah dapat memfasilitasi ASN Work Form Home (WFH) yang dibangun dengan anggaran sendiri.

"Alhamdulilah Zoom bukan punya orang Indonesia yang menjadi pertanyaan saya, kalau besok aplikasi zoom ditutup gimana cerita WFH kita, apakah tidak ada kontigensi plan dengan anggaran pemerintah sebesar gaban ini," tuturnya.

"Kita buat aplikasi agar sustainabilty, hari ini kita Zoom, enggak tahu tiba-tiba sejam mati servernya. Kita tidak lihat bagaimana lakukan kontigensi terkait new normal daring ini," sambung Wahyu.

Menanggapi itu, Tjahjo mengatakan Kominfo akan segera membangun jaringan tersendiri untuk pengamanan cyber. Namun,kata dia, pembangunan jaringan akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Kemudian aplikasi via Zoom, Telkomsel telah menghasilkan berapa produk kita tunggu. Saya kira karena kaitan pengamanan dari cyber juga dari Kominfo juga. Dan MenPAN sudah ketemu Kominfo untuk segera membangun satu network itu. Kembali tadi ke anggaran tadi Kominfo mau membangun satu tempat yang data base sudah satu data lengkap dengan ini," ucapnya.

"Tapi sedang diitung dulu pos-posnya anggarannya. Tapi dengan adanya COVID, semua termasuk perencanaan dari MenPANRB harus ikuti irama itu," kata Tjahjo.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo saat melakukan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selama pandemi corona, Tjahjo menyadari tak seluruhnya fungsi ASN dapat dilakukan tatap muka. Namun, kata dia, beberapa fungsi dapat dilakukan dengan baik melalui daring.

"Pandemi COVID sudah jalan mau enggak mau dengan separuh-separuh atau kemarin kerja total di rumah sistem kerja piket jalan. Beda loh antara pemeritah dan DPR, pemerintah bisa lewat virtual anggota DPR harus kunjungan harus wajib itu yang enggak bisa (virtual)," kata dia.

--------------------------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)