Jokowi Diprediksi Bakal Reshuffle Akhir Maret, Tak Lagi Punya Beban IKN

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah pernyataan politikus PKB Luqman Hakim. Menurut Luqman, PAN bakal mendapat satu kursi menteri dan satu kursi wamen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPO) Ujang Komaruddin memprediksi, Jokowi bakal melakukan reshuffle akhir Maret ini. Keyakinan ini didasarkan Jokowi sudah tak lagi punya beban mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kalau kemarin kan kelihatannya Jokowi, pemerintah punya beban terkait persoalan IKN. Persoalan IKN itu kan tidak sesederhana apa yang dibayangkan oleh Jokowi dan pemerintah. Makanya, setelah IKN dieksekusi maka isu reshuffle muncul kembali," kata Ujang pada kumparan, Rabu (9/3).

"Kita tahu bahwa isu reshuffle sudah lama berembus, artinya sudah lama mundur lagi, mundur lagi dan saat ini adalah saat yang tepatlah untuk mengumumkan reshuffle kabinet," lanjut Ujang.

Ujang juga berpendapat bahwa reshuffle kali ini dilakukan untuk mengakomodasi PAN sebagai partai koalisi Jokowi. Ujang menilai mau tidak mau Jokowi memang harus mengakomodasi PAN jika ingin melakukan reshuffle.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru diperkenalkan di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sebab, PAN sudah lama gabung dengan koalisi pemerintah. Tapi, hingga saat ini belum mendapatkan kursi. Ia menyebut, pasti sudah ada deal antara Jokowi dan PAN saat dulu setuju masuk koalisi.

"Karena isu PAN akan mendapat satu kursi menteri, lalu mendapat jatah Wamen juga sekarang sudah bermunculan kembali gitu. Artinya kelihatannya terkonfirmasi dari Istana bahwa memang reshuffle itu akan dilaksanakan kemungkinan di akhir Maret ini," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menilai reshuffle juga dibutuhkan karena banyaknya menteri Jokowi yang tidak memiliki kinerja baik. Ia mengatakan bahwa hampir setengah dari menteri yang ada di kabinet sekarang belum memiliki kinerja yang baik.

"Saya melihatnya hampir setengahnya tidak bagus. Saya tidak sebutkanlah, hampir setengahnya enggak perform, enggak bagus," kata Ujang.

Namun, ia mengingatkan bahwa kinerja bukan satu-satunya faktor pertimbangan utama reshuffle. Sebab, ada faktor politis. Misalnya, seorang menteri kinerjanya tidak bagus tapi karena pertimbangan politis tidak dirombak.

"Persoalannya reshuffle bukan hanya pertimbangan kinerja tadi, bagus tidak bagus, baik tidak baik. Tetapi kan lebih banyak dominasi partai-partai, kepada kepentingan politis," tutup dia.

===

Reporter: Dhania Anindyaswari Puspitaningtyas