kumparan
23 September 2019 17:05

Jokowi-DPR Belum Sepakat soal Penundaan Revisi UU KUHP

Perwakilan DPR temui Jokowi di Istana Merdeka
Pimpinan DPR dan fraksi beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pimpinan DPR, termasuk pimpinan seluruh fraksi baru saja menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan itu merupakan rapat konsultasi untuk membahas penundaan revisi KUHP seperti yang diminta oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
Usai rapat konsultasi itu, Jokowi dan DPR tampaknya belum mencapai kata sepakat. Meski Jokowi meminta agar pembahasan revisi KUHP ditunda ke DPR periode selanjutnya yaitu 2019-2024, DPR berkukuh agar revisi KUHP disahkan di periode saat ini yang hanya tinggal sepekan. Dalam sepekan terakhir, DPR menargetkan akan menggelar 3 paripurna untuk mengesahkan RUU yang masih dibahas.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sampai saat ini sikap pemerintah tak berubah. Yaitu, tetap meminta penundaan pembahasan dan pengesahan RKUHP.
"Tidak berubah. Sangat jelas," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat konsultasi, Senin (23/9).
Moeldoko mengatakan sikap pemerintah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna yang akan digelar Selasa (24/9) besok.
ADVERTISEMENT
"Kita tunggu dari paripurna besok seperti apa. Nanti akan ada options yang berkembang di paripurna," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan perbedaan antara pemerintah dan DPR soal revisi KUHP akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR Selasa besok.
Perwakilan DPR temui Jokowi di Istana Merdeka
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi sejumlah menteri, beraudiensi bersama pimpinan DPR dan fraksi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
"Kita besok mekanismenya akan teruskan di paripurna, penyelesaiannya," jelasnya.
Sementara itu, usai rapat konsultasi dengan Jokowi, Ketua Komisi III Mulfachri Harahap tidak memberikan sinyal bahwa DPR akan menyetujui permintaan Jokowi. Bahkan, Mulfachri memberi sinyal DPR akan mengebut pengesahan revisi KUHP di 3 rapat paripurna terakhir di DPR.
"Masih ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30 (September). Sebelum itu akan ada forum lobi dengan pemerintah. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua dan tentu sampai tanggal 30 kita monitor terus apa yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Soal periode ini atau tidak kita akan lihat. Kan sudah disampaikan tadi akan ada forum lobi. DPR yang sekarang akan bertugas sampai tanggal 30, akan ada tiga rapat paripurna lagi akan kita putuskan kira-kira nasib RKUHP akan seperti apa," lanjutnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang ditemui di Gedung DPR menjelaskan bahwa kesempatan untuk menggelar paripurna di akhir masa jabatan akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan revisi KUHP. Dia pun optimistis bahwa persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan baik.
"Kita ada jadwal (Paripurna) 24, 26, dan 30. Mari kita duduk bersama-sama. Kalau enggak cukup waktu, nanti kita putuskan di ujung bahwa ini dilanjutkan dengan yang periode berikutnya. Tapi kita upayakan agar periode berikutnya bisa selesai sambil sosialisasi," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
"Saya tetap dalam posisi yang optimis bahwa ini bisa tuntas. Tapi kan sangat bergantung pada dinamika di lapangan," ujar Bamsoet, politikus Golkar yang merupakan parpol koalisi pendukung Jokowi itu. .
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan