Jokowi Geram soal Impor: Ancam Ganti Dirut BUMN; Minta Jaksa Agung Awasi

Presiden Joko Widodo menghadiri pengarahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Persoalan impor tengah disorot Presiden Jokowi. Bahkan, ia geram karena kementerian dan lembaga banyak melakukan impor barang dan jasa.

Pasalnya, anggaran belanja barang dan jasa yang totalnya sekitar Rp 400 triliun, mayoritas digunakan untuk impor, bukan membeli dari dalam negeri.

Kekesalan ini Jokowi sampaikan saat memberi pengarahan di Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3). Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan gubernur se-Indonesia hadir.

Jokowi mendorong agar semua pihak beralih dan memakai produk dalam negeri, khususnya kementerian dan lembaga.

Jokowi Ancam Ganti Dirut BUMN dan Reshuffle Menteri yang Masih Impor

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa tamu undangan didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Karena banyaknya lembaga, termasuk BUMN, yang melakukan impor, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti dirut di lingkungan BUMN yang masih impor.

“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?” kata Jokowi.

Jokowi juga tak segan untuk mengganti menteri apabila ada kementerian yang cenderung memilih impor daripada menggunakan produk dalam negeri.

“Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah, (urusan) saya itu, kayak begini enggak bisa jalan,” kata dia.

“Sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” Jokowi kesal.

Jokowi Soroti Alkes dan Tempat Tidur RS Impor

Presiden Joko Widodo tinjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Jokowi turut menyinggung pengadaan barang dan jasa Kemenkes yang mayoritas dipakai untuk impor. Ia mencontohkan alkes dan tempat tidur rumah sakit yang impor, padahal menurutnya, banyak daerah di Indonesia yang memproduksi alkes dan tempat tidur RS.

“Alat kesehatan (alkes), Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang ada, (tetapi) beli impor, mau diterus-teruskan?” ujar Jokowi. Dalam acara ini, Menkes Budi Gunadi turut hadir.

“Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RS daerah impor, Kemenkes impor. Tak baca nanti karena sekarang gampang banget detail saya lihat,” tambah Jokowi.

Ia juga menyoroti alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor yang impor hingga perlengkapan alat tulis kantor (ATK).

“Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Jokowi.

Jokowi Minta Jasa Agung Awasi Kementerian Agar Tak Impor

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melantik Wakil Jaksa Agung dan 3 Jaksa Agung Muda. Foto: Kejaksaan Agung

Untuk memasifkan penggunaan produk dalam negeri, Jokowi meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mengawasi pengadaan barang dan jasa di kementerian, agar barang impor tak dilabeli barang dalam negeri.

"Saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri,” kata Jokowi.

“Karena sering di market place ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin. Jangan pikir kita enggak ngerti,” tambah Jokowi kesal.

Jokowi juga meminta Kemendag dan Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi peredaran barang dan jasa impor tersebut.

“Termasuk mendag, Dirjen Bea Cukai awasi alkes ini ke mana sih, Oh ke provinsi A, Oh, ke kabupaten B keliatan, Oh ke kota C keliatan, Oh ke kementerian, sekarang ini gampang sekali dilihat,” beber Jokowi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun siap melaksanakan perintah Jokowi tersebut. Ia langsung memerintahkan jajarannya melakukan operasi intelijen.

"Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri (eks barang impor) yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri," dikutip dari akun Instagram Kejaksaan, Jumat (25/3).