Jokowi hingga Anies Lalai soal Polusi Udara, Ini Hukuman dari Pengadilan

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota melakukan aksi sebelum sidang pembacaan putusan gugatan terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga terhadap negara terkait dengan polusi udara. Hakim menyatakan negara terbukti melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu polusi udara.

Gugatan ini diajukan oleh 30 orang. Termasuk di antaranya Melanie Subono, Elisa Sutanudjaja, Asfinawati, dll.

Pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kesehatan; dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dalam gugatannya, mereka meminta hakim menyatakan Presiden, Menteri, serta Gubernur DKI selaku Tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait.

"Mengadili, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari Antara, Kamis (16/9).

Hakim pun mengabulkan sebagian dari petitum Penggugat. Hakim pun menjatuhkan hukuman kepada para penggugat, yakni:

Presiden

Presiden Joko Widodo mengenakan masker dan sarung tangan saat tinjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Pengadilan memerintahkan Tergugat I (Presiden) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem. Termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pertemuan Menteri LHK Siti Nurbaya dengan akademisi, praktisi, dan pakar bidang organisasi masyarakat di Jakarta pada Senin (8/3). Foto: Dok. KLHK

Pengadilan memerintahkan Tergugat II (Menteri LHK) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Foto: Kemendagri RI

Pengadilan memerintahkan Tergugat III (Menteri Dalam Negeri) untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) dalam pengendalian pencemaran udara.

Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Pengadilan memerintahkan Tergugat IV (Menteri Kesehatan) untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) dalam penyusunan strategi dan pengendalian pencemaran udara.

Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam apel virtual mengapresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP DKI Jakarta yang telah menjalankan tugas pada PPKM Darurat. Foto: Instagram/@aniesbaswedan

Terdapat empat hal yang diperintahkan Pengadilan kepada Gubernur DKI Jakarta, yakni:

A. Melakukan pengawasan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yaitu:

B. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:

C. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.

D. Menetapkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Menghukum tergugat V untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi," ujar hakim Saifuddin.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga diminta untuk menetapkan status mutu udara ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat. Serta menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik.

Putusan tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri dari Saifudin Zuhri, Duta Baskara, dan Tuty Haryati.