Jokowi: Jangan Lagi Beli APD hingga Masker dari Luar Negeri

Presiden Joko Widodo (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi kembali mengingatkan menterinya untuk mempercepat belanja di kementerian. Sebab, hal itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat.

Jokowi menekankan, kuartal ketiga tahun 2020 ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Menurut dia, jika kuartal ketiga bisa dilalui maka selanjutnya ekonomi Indonesia akan makin membaik.

"Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," kata Jokowi dalam rapat terbatas Selasa malam, dikutip dari rilis Biro Pers Istana, Rabu (8/7).

Cara untuk mencatatkan capaian ekonomi yang baik di kuartal ketiga adalah mendorong belanja pemerintah. Atas dasar itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi.

Di sektor kesehatan, Jokowi mengingatkan jangan ada lagi yang membeli masker dari luar negeri. Sebab di dalam negeri produksi masker juga sudah banyak.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

Dicontohkan Jokowi, seperti di Kemenhan, bisa membeli di PT Dirgantara Indonesia, Pindad dan di PT PAL.

"Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," tambah Jokowi.