Jokowi ke Menteri: Jangan Ada yang Ditutupi, Berlarut Lalu Jadi Masalah Hukum

27 Mei 2021 10:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi saat pimpin ratas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi saat pimpin ratas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi hari ini membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021. Ada sejumlah pesan yang disampaikan Jokowi dalam rapat yang digelar virtual dari Istana Bogor tersebut.
ADVERTISEMENT
Salah satunya, Jokowi meminta para menteri serta kepala daerah se-Indonesia untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari diberikan terkait keberlanjutan program-program. Menurut dia, pengawasan intern pemerintah tidak akan berhasil tanpa campur tangan para eksekutor program.
"Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya," kata Jokowi saat memberi sambutan, Kamis (27/5).
"Saya tekankan pada Bapak, Ibu Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, tindaklanjuti dengan serius hasil rekomendasi pengawasan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya jadi masalah hukum," lanjut Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga berpesan agar para menteri dan kepala daerah bisa mendukung pengawas internal, dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar bekerja secara independen dan profesional. Jokowi minta agar seluruh informasi disampaikan apa adanya.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas kesiapan dampak virus corona bersama sejumlah menteri kabinet di Istana Bogor. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
"Jangan ada yang ditutup-tutupi, dampaknya program pemerintah juga jadi terhambat dan terlambat," kata dia.
ADVERTISEMENT
Untuk APIP serta BPKP, Jokowi juga menyampaikan agar mereka bersikap proaktif. Jangan baru bertindak setelah ada kejadian tertentu. APIP dan BPKP juga harus memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait agar program pemerintah berjalan maksimal.
"Keberadaan APIP untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti, bukan mencari-cari kesalahan," kata Jokowi.
"Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan," tutup Jokowi.
Rakornas ini dihadiri langsung oleh Mensesneg Pratikno serta Menkopolhukam Mahfud MD sementara menteri dan kepala daerah lain mengikuti secara virtual. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh juga hadir langsung dan sempat menyampaikan pidato.