Jokowi Larang Pejabat Bukber, Zulhas: Kalau Ada Anggaran, Dipakai Beri Bantuan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merapikan masker sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons arahan Presiden Jokowi agar para pejabat negara, kementerian, hingga kepala badan/lembaga tidak menggelar buka puasa bersama (bukber).

Menurut Zulhas, yang dilarang bukan kegiatan buka puasanya. Melainkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan buka puasa.

"Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng yang makan kita-kita juga," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3).

Menurutnya, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi, yang di kementerian anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," tuturnya.

Arahan Presiden Jokowi larang bukber. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengeluarkan surat berisi arahan Presiden Jokowi agar menteri koordinator (Menko), menteri, dan kepala badan/lembaga pemerintah tidak melakukan buka puasa bersama.

Hal ini karena Indonesia yang dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi sehingga perlu kehati-hatian.

Sedangkan dalam paparan di YouTube, Pramono menjelaskan alasan lainnya, yaitu pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat karena mencuat beragam aksi pamer harta yang mencurigakan di media sosial. Sehingga mereka diminta berbuka puasa dengan pola yang sederhana.

"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama," kata Pramono.