Jokowi Larang Semua Menteri ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat, kecuali Menlu

16 Juli 2021 19:12 WIB
ยท
waktu baca 1 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi saat pimpin ratas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi saat pimpin ratas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi melarang para menterinya untuk ke luar negeri. Satu-satunya menteri yang diizinkan ke luar negeri hanya Menlu Retno Marsudi.
ADVERTISEMENT
Pernyataan ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung.
"Seluruh menteri, Kepala kementerian/lembaga dilarang bepergian ke luar negeri. Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menlu, sesuai bidang tugasnya," kata Pramono dalam keterangannya, Jumat (16/7).
Pramono mengatakan, jika ada menteri yang hendak ke luar negeri, harus mendapat izin secara langsung dari Jokowi.
"Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden," kata Pramono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengapa para menteri dilarang ke luar negeri selama PPKM darurat. Menurut dia, seluruh menteri harus punya sense of crisis yang tinggi.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," jelas dia.
Presiden Joko Widodo ditemani Seskab Pramono Anung di Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Selain itu, Pramono mengatakan, Jokowi juga meminta seluruh kementerian dan lembaga agar proaktif menyediakan lokasi isoman bagi pegawainya yang positif corona. Seluruh kementerian dan lembaga ini, juga diminta memberikan obat pada mereka yang mengikuti program isoman itu.
ADVERTISEMENT
"Dengan tingginya angka pasien isoman maka pada kementerian lembaga diminta proaktif membuat isoman pada kementerian lembaga masing-masing. Kalau kementerian lembaga besar atau pemda besar maka minimum bisa 300-500 pasien," kata Pramono.
"Dan untuk itu dibuat secara baik dipersiapkan dan kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung," tutup dia.