Jokowi Minta Kencangkan Sosialisasi Vaksinasi COVID-19: Agar yang Ikut Banyak
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menggencarkan kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, yang ditargetkan dapat dimulai pada Desember 2020.
ADVERTISEMENT
Sosialisasi ini bertujuan agar banyak masyarakat yang masuk dalam kategori penerima vaksin mau menerima dan mengikuti program ini.
"Ya terus kita lakukan, sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya," kata Jokowi di usai meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Jokowi tampak didampingi Menkes, Wali Kota Bogor dan Ketua DPR Komisi IX.
Jokowi menjelaskan, pemberian vaksinasi ini dilakukan dalam dua program, yakni subsidi atau gratis dan mandiri (berbayar). Ia menargetkan kedua program ini dapat berjalan secara menyeluruh.
"Baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program, vaksinasi program maupun vaksinasi mandiri. Jadi ada yang tidak membayar, gratis. Vaksinasi program. Ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Khusus untuk vaksin jalur mandiri, ia mengungkapkan hingga kini belum ada kisaran biaya yang ditetapkan. Namun, Jokowi meminta harganya juga harus terjangkau.
"Nanti ditanyakan kepada Menteri Kesehatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia harus masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Termasuk juga kepastian keamanan dan khasiat dari vaksin itu sendiri.
"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," pungkasnya.
Menkes Terawan Agus Putranto juga sudah merancang kebutuhan vaksinasi mencakup 67 persen dari total populasi Indonesia berusia 18-59 tahun (atau sekitar 107 juta) dengan 246 juta dosis vaksin.
ADVERTISEMENT
Untuk penerima vaksin program menargetkan 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis. Sementara kelompok vaksin mandiri menyasar 75 juta orang dengan kebutuhan 172 juta dosis vaksin.
Sementara, BPOM menyatakan belum bisa memberikan izin penggunaan darurat vaksin dalam waktu dekat karena belum mendapat data lengkap dari Sinovac dan dari Brasil, negara yang lebih dulu melakukan uji klinis III vaksin Sinovac.