Jokowi Minta Kepala Daerah di Sumut Cairkan APBD: Ini 2 Tahun yang Tidak Normal

16 September 2021 19:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau vaksinasi door to door di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/9). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau vaksinasi door to door di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/9). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menyoroti realisasi penggunaan APBD di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Jokowi mengingatkan selama pandemi COVID-19, APBD harus segera disalurkan.
ADVERTISEMENT
“Jadi hati-hati dengan penyebaran COVID-19. Karena itu, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang perlu dilakukan adalah realisasi APBD secepatnya, di seluruh kabupaten dan kota,” kata Jokowi kepada bupati dan wali kota se-Sumut, Kamis (16/9).
Jokowi mengatakan, realisasi anggaran paling rendah ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan yang paling besar tertanam di bank yakni Kota Medan.
“Realisasi APBD di Sumut 56 persen, yang paling rendah di Madina, 28 persen, hati-hati. APBD di bank Rp 1,3 triliun, yang paling besar di Medan, nanti dicek,” ucap Jokowi.
Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi door to door di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/9). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Eks Wali Kota Solo itu menjelaskan, mempercepat realisasi anggaran artinya menggerakkan perekonomian di daerah. “Jangan seperti tahun-tahun normal, ini dua tahun yang tidak normal. Sehingga jangan terlalu lama di bank,” kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
Jokowi menuturkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen. Sedangkan inflasi bertengger di level 2,1 persen.
Meski begitu, ekonomi di Sumut kata Jokowi masih cukup tertolong. Sebab realisasi investasi masih tinggi yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 triliun.
Presiden Joko Widodo saat tinjau vaksinasi door to door di Sumatera Utara, Kamis (16/9). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkait perlindungan dan bantuan sosial, pemerintah telah menyikapkannya. Namun masih banyak masyarakat yang belum merasakannya.
“Untuk perlindungan sosial kita semua prepare, meskipun banyak yang belum dapat. Tapi kita pantau agar konsumsi masyarakat daya beli masyarakat bertahan,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, sejauh ini telah berupaya meringankan beban masyarakat degan menyiapkan beberapa paket bantuan. Mulai dari PKH, kartu sembako, diskon Listrik, kartu prakkerja, BLT hingga dana desa.
ADVERTISEMENT