Jokowi Minta PPATK Buat Terobosan Cegah Pendanaan Terorisme

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10). Foto: Biro Pers Setpres/handout ANTARA FOTO

Presiden Jokowi meminta semua sektor terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), salah satunya PPATK, untuk bersinergi membuat terobosan baru. Sebab, saat ini pencucian uang dan juga pendanaan terorisme dinilai semakin canggih.

"Saya minta kita bersinergi termasuk antara sektor publik dan privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara, dengan membentuk public private partnership pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia," kata Jokowi dalam acara yang digelar PPATK, Kamis (14/1).

Jokowi mengatakan, penting untuk bisa melakukan pencegahan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebab, dua hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mengganggu stabilitas sistem perekonomian Indonesia yang harus dimitigasi.

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi, kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi," kata dia.

Pasukan Brimob Mabes Polri melakukan penyergapan saat simulasi penanganan ancaman bom dan serangan terorisme di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (16/12). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

"Seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," sambungnya.

Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada penegak hukum untuk bisa konsisten melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Kepada aparat hukum saya minta komitmen dan konsistensinya dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan yang diikuti dengan pencegahan dan penindakan TPPU, agar bisa memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana," ujarnya.

Jokowi juga meminta adanya optimalisasi terhadap satgas yang bertugas untuk mengantisipasi organisasi teroris yang mencari dana melalui sumbangan masyarakat.

"Selain itu optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat, begitu juga sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," ucapnya.

Di tengah pandemi COVID-19, Jokowi mengatakan semua hal itu sangat bisa dilakukan apabila semua pihak mau bersinergi.

"Dalam menghadapi situasi global yang dinamis dan sulit akibat pandemi COVID-19, koordinasi dan sinergi berbagai pihak adalah kunci yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik sektor publik maupun privat dilanjutkan dengan membangun langkah yang konstruktif," pungkasnya.