Jokowi Sampaikan Situasi Corona RI: Vaksinasi hingga Antisipasi Long Weekend

20 Oktober 2020 7:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi kembali mengumumkan kabar terbaru tentang pengendalian virus corona. Mulai dari vaksinasi hingga antisipasi lonjakan corona.
ADVERTISEMENT
Terkait vaksin corona, Indonesia telah bekerja sama dengan 5 perusahaan asing dalam proses pengembangan dan produksi. Yakni, perusahaan Sinovac (China), AstraZeneca (Inggris), Sinopharm (China), Cansino (China), Genexine (Korsel) dan LBM Eikjman (Indonesia).
Pemerintah akan melakukan pengadaan 320 juta vaksin hingga Maret 2022. Nantinya, vaksinasi menyasar sejumlah kelompok yang dinilai paling membutuhkan vaksin COVID-19.
Ilustrasi vaksin AstraZeneca. Foto: Dado Ruvic/REUTERS
11 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca tiba di RI April 2021
Vaksin Sinovac sedang memasuki tahap 3 uji klinis di Bandung, Jawa Barat. Adapun untuk AstraZeneca, Jokowi memastikan Indonesia telah mengamankan 100 juta dosis vaksin. Bahkan, di akhir Oktober, Kemenkes akan membayar uang muka sebesar USD 250 juta.
"Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Pak Erick [Thohir] untuk AstraZeneca untuk bulan pertama di bulan April 2021 dan satu bulannya kita dapatkan kira-kira 11 juta [dosis]," kata Jokowi dalam ratas virtual bersama menteri di Istana Merdeka, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
"Dan totalnya dapat sekitar 100 juta, ini yang perlu kita ketahui bersama," jelas dia.
Presiden Joko Widodo. Foto: UGM
Jokowi ingin vaksinasi berjalan baik, jangan salah paham seperti UU Cipta Kerja
Untuk tahap awal, Indonesia berencana memvaksinasi 9,1 juta orang pakai Sinovac, Sinopharm, dan Cansino pada November 2020. Namun, program tersebut bisa berjalan jika Sinovac lolos uji klinis fase 3, BPOM sudah menyetujui izin penggunaan obat darurat, dan disetujui MUI. Adapun, vaksin Sinopharm sudah lolos uji fase 3 di UEA, begitu pula vaksin Cansino yang juga lolos tahap 3 di Arab Saudi.
Jokowi menekankan implementasi pemberian vaksin corona tidak tergesa-gesa karena menyangkut persepsi publik. Menurut Jokowi, jika tidak disampaikan dengan baik, program vaksinasi corona bisa menimbulkan disinformasi.
ADVERTISEMENT
Jokowi meminta semua tahapan dimatangkan. Mulai dari implementasi hingga proses penjelasan kepada publik terkait kehalalan vaksin corona.
"Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, dengan harga, kualitas. Nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Pelatihan Vaksinasi
Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya menyiapkan pelatihan vaksinasi. Sebab, ia menilai vaksinasi ke jutaan masyarakat tidak mudah.
"Kemudian masalah yang berkaitan dengan vaksinasi, ini perlu persiapan lapangan, persiapan implementasi. Sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training. Jangan anggap enteng, ini bukan hal mudah," kata Jokowi.
Training yang dilakukan harus beragam. Termasuk mempelajari cara menyimpan, membawa, meletakkan hingga menyuntikkan vaksin ke masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Karena vaksin pun harus mendapatkan treatment dan perlakuan spesifik. Setiap vaksin beda-beda, dari G-42 beda, dari Sinovac beda, dari Astrazeneca beda lagi," jelas Jokowi.
"Nyimpannya seperti apa, tidak boleh guncang apa boleh. Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa berikan training sehingga standarnya menjadi jelas. Hati-hati soal vaksin, bukan barang gampang ini," imbau dia.
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Vaksin Tidak Sepenuhnya Gratis
Pemerintah memastikan vaksin corona tidak bersifat gratis untuk masyarakat secara keseluruhan. Artinya, distribusi vaksin diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jokowi menekankan, persoalan vaksin gratis menjadi kewenangan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Sejauh ini, pemerintah memutuskan vaksin gratis hanya untuk mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Untuk yang mandiri, yang bayar, itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini, nanti siapa yang tandatangan jadi tidak jelas siapa yang tanggung jawab. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelaskan betul, harus detail," ujarnya
ADVERTISEMENT
Perusahaan penyedia vaksin, Bio Farma, sebelumnya berharap agar biaya per dosis vaksin dapat ditekan hingga Rp 200 ribu per dosis. Namun, keputusan soal harga masih harus memantau perkembangan di lapangan.
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di HUT ke-22 PAN secara virtual. Foto: Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi klaim kasus aktif dan kasus sembuh di RI lebih baik dari rata-rata dunia
Selain vaksinasi, Jokowi berbicara soal pengendalian virus corona dalam beberapa minggu ini. Jokowi mengeklaim, hingga 18 Oktober 2020, kasus aktif dan tingkat kematian jauh lebih baik dari angka rata-rata dunia.
"Rata-rata kasus aktif di Indonesia 17,69 persen. Ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang 22,54 pesen. Ini bagus sekali. Kita 17,69 persen, dunia 22,54 persen," kata Jokowi.
"Dibandingkan bulan yang lalu, rata-rata kematian di Indonesia juga menurun. Dari 3,94 persen bulan lalu menjadi 3,45 persen. Rata-rata kesembuhan di Indonesia, 78,84 persen. Ini juga lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang 74,67 persen. Kita 78,84 persen, dunia 74,67 persen," imbuh dia.
Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ingatkan Lonjakan Corona saat Long Weekend
ADVERTISEMENT
Libur panjang akan dimulai sejak 29 Oktober Yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, hingga 1 November mendatang. Jokowi meminta seluruh jajaran mewaspadai lonjakan kasus beberapa pekan mendatang.
"Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin, libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu (16-22 Agustus), setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai terdampak pada kenaikan kasus COVID-19," sebutnya.
Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI itu meminta seluruh jajarannya terus mengevaluasi penanganan COVID-19. "Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia akan semakin membaik," tutur Jokowi.
Infografik Alasan Masker Scuba Tak Disarankan. Foto: kumparan