Jokowi Sempat Bahas Jiwasraya dan Omnibus Law dengan Parpol Koalisinya
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Jokowi sempat bertemu dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintah, termasuk Gerindra, pada Selasa (14/1). Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan perkembangan omnibus law hingga UU pemindahan Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
Arsul mengatakan, Jokowi mengarahkan agar omnibus law tentang cipta lapangan kerja terlebih dahulu diselesaikan. Menurutnya, UU itu ditargetkan rampung sebelum HUT ke-75 Indonesia.
"Tapi yang kemarin kita bahas khususnya (bagian) cipta lapangan kerja. Jadi kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti pas ultah 75 kemerdekaan kan itu sudah selesai," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1).
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, setelah seluruh draft omnibus law disahkan pemerintah, Jokowi ingin agar omnibus law dapat segera disahkan DPR. Ia menyebut UU sapu jagad itu akan diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
"Omnibus law sedang difinalisasi oleh pemerintah segera akan disahkan. Presiden memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerjalah. Ya (100 hari) dari sejak kemudian mulai dibahas dong dibentuk di DPRnya," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Selain omnibus law, Arsul mengatakan Jokowi juga sempat menyinggung kasus Jiwasraya. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menangani sejumlah korban perusahaan asuransi tersebut.
"Ya itu disinggung (Jiwasraya) bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah. Yang intinya adalah meskipun secara bertahap itu mereka akan me-recovery kerugian nasabah. Tapi memang ini tidak bisa dalam waktu yang cepat," tutupnya.
Pertemuan antara Jokowi dan pimpinan parpol koalisi digelar secara tertutup di Istana Bogor, Selasa (14/1), sejak pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Sekjen NasDem, Johnny G Plate, menyebut ini adalah kali pertama pertemuan Jokowi dan parpol koalisi.
"Mendiskusikan banyak hal, presiden meng-update rencana di bidang legislasi, ada beberapa UU. RUU ada omnibus law, ada PDP (Perlindungan Data Pribadi). Omnibus law ada dua, omnibus law cipta lapangan kerja dan investasi, dan omnibus law perpajakan." kata Johnny kepada wartawan, Selasa (14/1).
ADVERTISEMENT
Selain agenda pemerintah, Johnny menyebut mereka juga membahas persoalan yang terjadi belakangan ini seperti kasus hukum Jiwasraya dan ASABRI.
Dalam pertemuan itu, Gerindra diwakili oleh Sekjen Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Sufmi Dasco, karena Prabowo sedang berada di Prancis.
