Jokowi: Setelah Vaksin Corona Dapat Izin Darurat dari BPOM, Baru Kita Vaksinasi
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi memastikan pemerintah terus mempercepat pengadaan vaksin corona untuk masyarakat Indonesia, baik itu lewat kerja sama internasional maupun mandiri. Perwakilan pemerintah juga telah mengunjungi China dan Uni Emirat Arab untuk meninjau dan berbagi data beberapa kandidat vaksin COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima itu. Masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana," ujar Jokowi usai meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11).
Menurut Jokowi, tahapan pemberian EUA ini berlangsung dalam waktu kurang lebih 3 pekan. Setelah nantinya dikeluarkan EUA oleh BPOM, maka diharapkan vaksinasi dapat segera dilakukan.
Meski begitu, ia mengingatkan proses perizinan edar ini janganlah terburu-buru dan wajib mengutamakan keselamatan dan keamanannya.
ADVERTISEMENT
"Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah, ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," ujar dia.
Jokowi berharap vaksin corona dapat tiba di Indonesia pada November 2020. Namun, jika vaksin jadi maupun bahan baku tidak sesuai target, maka ia meminta bisa tiba Desember mendatang.
EUA Baru Bisa Diberikan Januari 2021
Ketua BPOM Penny Lukito sebelumnya menyebut vaksin corona Sinovac asal China diperkirakan belum bisa didapatkan data terkait keamanan dan efikasi pada pekan ketiga Desember 2020. Sebab, salah satu persyaratan dikeluarkannya EUA harus memenuhi tiga data, yakni mutu atau kualitas, keamanan, dan efikasi dari uji klinis I, II, dan III.
ADVERTISEMENT
"Kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Menkes bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua dan ketiga," ujar Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).
Menurut Penny, EUA kemungkinan besar baru diberikan pekan ketiga Januari 2021. Ia pun tak menutup kemungkinan vaksinasi bisa diundur, atau tetap dimulai akhir tahun dengan ketentuan penggunaan secara restricted (terbatas).
"Namun ada alternatif lain yang diikuti Kemenkes juga untuk bisa melakukan vaksinasi apabila vaksin yang diharapkan datang pada November atau Desember 2020 itu tetap bisa disuntikkan. Dengan aturan tertentu yakni penggunaan vaksin yang sedang dalam tahap pengembangan, tapi sudah mempunyai data terkait mutu," tutupnya.
ADVERTISEMENT