Jokowi Sindir HGU Lagi: Ada yang Punya Lahan 5 Kali Luas Jakarta
PerbesarADVERTISEMENT
Calon presiden Joko Widodo kembali bicara soal penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh perseorangan. Tanpa menyebut rivalnya, Prabowo Subianto, Jokowi menyebut lahan yang dikuasai itu 5 kali luas wilayah Jakarta.
ADVERTISEMENT
"Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi, jangan juga ada yang teriak pasal 33, jangan sampai ada lagi teriak satu persen menguasai 90 persen aset, tapi dia sendiri memiliki 5 kali provinsi Jakarta lahannya," ucap Jokowi saat bicara di deklarasi 'Alumni Jabar Ngahiji' di Bandung, Minggu (10/3).
Pasal 33 UUD adalah: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini sering dipakai Prabowo untuk orasi. Dia memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan dan Aceh.
Saat Jokowi bicara ada yang memiliki lahan 5 kali lebih luas dari wilayah Jakarta, para pendukung berteriak 'balikin...!! balikin...!! balikin...!!'.
Meski begitu, Jokowi menyebut pengelolaan lahan itu memang boleh saja selama legal. Jokowi mengungkit lagi masalah ini untuk mengingatkan agar pengelolaan itu ada manfaatnya untuk negara.
ADVERTISEMENT
"Memberikan konsesi kepada perusahaan itu legal saja enggak masalah, tetapi lahan itu harus produktif, lahan itu harus memberikan manfaat kepada negara, kepada rakyat," terang mantan Gubernur DKI itu.
"Tapi kalau lahannya 5 kali lipat lebih dari Provinsi Jakarta, 5 kali Jakarta lahan itu..." ucap Jokowi memotong ucapannya.
"Balikin..!! balikin..!! balikin..!!" teriak pendukung.
Masih soal lahan, Jokowi lalu bicara dia dianggap tidak berguna membagikan sertifikat tanah kepada rakyat, progam andalannya selama ini.
"Kita ini memberikan konsesi, hutan sosial, membagikan sertifikat untuk rakyat, katanya kok tidak berguna, tidak bermanfaat. Yang sudah saya bagikan ke koperasi, ponpes, rakyat, pentani, nelayan berupa konsesi sudah 2,6 juta hektare selama 4 tahun," paparnya.
"Sertifikat yang sudah kita berikan sertifikat tanda bukti hak hukum sudah diberikan lebih dari 16 juta sertifikat, kok dibilang tidak bermanfaat. Apa penginnya semua diberikan hanya yang gede-gedenya saja," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
