Jokowi Singgung Kabinet di Depan OSO: Maaf Tak Bisa Akomodir Semua

Presiden Jokowi berikan sambutan di Munas Besar Pemuda Pancasila, Sabtu (26/10/2019). Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan

Presiden Jokowi membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10). Dalam sambutannya, dia menyinggung soal sulitnya menentukan komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Dalam seminggu ini, saya dan Bapak Wapres sibuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wamen. ini pekerjaan yang sangat berat," kata Jokowi di lokasi, Sabtu (26/10).

Jokowi menyebut nama kandidat menteri yang masuk kepadanya lebih dari 300 orang. Namun, dia harus menggodok nama-nama itu dan menyaringnya menjadi hanya 34 orang untuk kursi menteri yang tersedia.

Dia mengaku harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan menteri. Baik dari faktor daerah, suku, agama, semuanya harus sesuai porsi.

Dalam pidato sambutan itu, hadir pula Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga ketua DPR La Nyalla Mattalitti. Di hadapan semuanya, Jokowi memohon maaf tak bisa mengakomodir semua pihak dalam susunan menteri.

"Saya sadar, mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," kata dia.

"Dan mungkin sebagian yang hadir juga ada yang kecewa. Saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya. Karena sekali lagi, ruangnya hanya 34," kata dia.

Pada Rabu (23/10), Presiden Jokowi melantik sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka. Selang beberapa hari kemudian, pada Jumat (25/10), Jokowi melantik 12 wakil menteri. Mereka berasal dari dari kalangan profesional, parpol, hingga pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Saat Pilpres, Jokowi-Ma'ruf didukung oleh sepuluh partai politik. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Sayangnya, dari sepuluh partai tersebut, tak semuanya mendapat jatah di kabinet. Hanura, PKPI dan PBB harus rela tak kebagian kursi menteri atau wamen.