Jokowi soal Mantan Presiden di Upacara HUT RI: Semua Diundang ke IKN

11 Juni 2024 10:21 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi meninjau penimbangan balita dalam rangka penurunan stunting di Cipete, Jakarta Selatan. Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi meninjau penimbangan balita dalam rangka penurunan stunting di Cipete, Jakarta Selatan. Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi menggelar upacara HUT ke-79 RI di dua lokasi, yakni IKN dan Istana Kepresidenan Jakarta. Dia belum mau mengungkap lebih jauh soal bagaimana teknis pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
Namun, dia memastikan para tamu yang biasanya hadir dalam upacara HUT RI tetap diundang untuk hadir. Termasuk para mantan presiden dan wakil presiden.
"Semuanya diundang, semuanya diundang ke IKN," kata Jokowi usai meninjau kegiatan posyandu di RPTRA Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).
Presiden Jokowi di Sumbu Kebangsaan, ruang terbuka di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, pada 17 Januari 2024. Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
Saat ini masih ada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Lalu, ada wapres, yakni Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla hingga Budiono.
Jokowi mengatakan, upacara HUT RI sengaja digelar di dua tempat. Ini menunjukkan proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
"Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan," tambah dia.
Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
Jokowi memastikan seluruh upacara HUT RI akan berada di IKN setelah Keppres perpindahan ibu kota diteken. Selama masa transisi ini, semua fasilitas dan infrastruktur pendukung juga terus dilengkapi.
ADVERTISEMENT
"Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja, termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah," ucap dia.