Jokowi: Status WTP Tidak Cukup, Pastikan Uang Rakyat Tak Dikorupsi

5 Desember 2017 11:07 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jokowi di Pematang Siantar (Foto: Dok. Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di Pematang Siantar (Foto: Dok. Setpres)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua kementerian dan lembaga tidak puas setelah pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016.
ADVERTISEMENT
Menurut Jokowi, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah untuk menjaga kepercayaan rakyat, dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang dalam APBN digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak dikorupsi.
"Harus dipastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN dikorupsi. Ini perlu digaris bawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir ini segera," kata Jokowi dalam pidatonya di acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 di Ruang Garuda, Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Menurut Jokowi, seluruh elemen pemerintah harus semakin terpacu dengan predikat WTP yang diberikan BPK setelah 12 tahun terakhir. WTP, kata dia, harus menjadi standar dalam setiap laporan keuangan pemerintah, bukan hanya status yang dikejar secara rutin setiap tahun.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar digitalisasi dalam pengelolaan keuangan segera dilakukan melalui e-Planning dan e-Budgeting. Menurut dia, aturan mengenai hal tersebut saat ini sedang disiapkan.
"Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN," ungkap Jokowi.
Terakhir, Jokowi minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK yang merupakan mitra bagi pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya, kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," ujarnya.
ADVERTISEMENT