Jokowi Targetkan Penyusunan Kebijakan Satu Peta Rampung Desember 2020

Presiden Joko Widodo memberikan Keterangan Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Kebijakan Satu Peta yang tengah dikerjakan pemerintah. Rapat tersebut digelar bersama sejumlah menteri kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Dalam rapat, Jokowi menyebut, kebijakan satu peta yang digagas pemerintah saat ini sudah dihubungkan dengan 84 peta tematik. Peta itu bertujuan menggambarkan kondisi wilayah tertentu.

Mereka hanya perlu menambahkan 1 jenis peta tematik lainnya dalam kebijakan tersebut. Eks Gubernur DKI itu menyebut penyelesaiannya akan ditargetkan pada Desember 2020.

"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik," kata Jokowi di lokasi.

Kebijakan satu peta atau one map policy bertujuan untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan. Kebijakan Satu Peta bakal mengintegrasikan 85 peta tematik yang selama ini menjadi tanggung jawab 19 kementerian dan lembaga dari 34 provinsi.

"Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," lanjutnya.

Untuk mempercepat penyusunan, Jokowi meminta para menterinya melakukan beberapa hal. Misalnya, jika kebijakan tersebut berhasil dilakukan maka harus bisa diakses dalam satu geoportal.

"Ya semuanya 1 geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan 1 geoportal," jelasnya.

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga bisa memanfaatkan kebijakan satu peta dalam merealisasi rencana pembangunan. Tentunya, setelah 85 peta tematik tersebut berhasil digabungkan dalam kebijakan tersebut.

"Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal, tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," ujarnya.

Terakhir, Jokowi meminta agar ada penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan. Selama ini, dia menyebut ada 40,6 persen luas wilayah Indonesia yang tumpang tindih, sehingga perlu diselesaikan secepatnya.

Sebab, persoalan tumpang tindih lahan itu mempengaruhi proses pengambilan data untuk peta tematik.

"Dari hasil identifikasi, sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih," jelasnya.

"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita. Karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," tambahnya.

Jokowi mengembangkan, Kebijakan Satu Peta untuk geoportal atau situs berbasis spasial. Portal tersebut memungkinkan kementerian atau lembaga berbagi data dan informasi geospasial, melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Kebijakan satu peta bermanfaat untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan.

Hadir dalam rapat tersebut, Wapres Ma'ruf Amin, Menkominfo Johnny G Plate, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Mendagri Tito Karnavian.