Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam pernyataan pers bersama Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura, Jokowi mengatakan ia dan PM Lee Hsien Loong memiliki pandangan yang sama mengenai kelembagaan blok 10 negara ini.
“Saya juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespons berbagai tantangan baru di masa mendatang,” kata Jokowi di Bintan, Selasa (25/1).
Seruan untuk memperkuat kelembagaan dan sentralitas ASEAN sudah beberapa kali ditegaskan oleh Pemerintah RI.
Salah satunya oleh Menlu Retno L Marsudi pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di awal Januari 2022.
“Indonesia akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 Vision,” demikian dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI.
ADVERTISEMENT
Tahun 2021 diwarnai dengan rivalitas antar-negara besar yang semakin tajam. Rivalitas ini juga dirasakan di kawasan Indo-Pasifik.
Rivalitas antarnegara sangat kentara sepanjang 2021. Oleh karenanya, penting bagi ASEAN untuk memperkuat kelembagaan dan solidaritas sesama.
“Untuk tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN tetap harus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan jawasan Indo-Pasifik,” kata Retno.
Tantangan ASEAN: Krisis Myanmar
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh ASEAN saat ini adalah krisis di Myanmar. Sebagai tetangga satu kawasan, tentu ASEAN memegang peranan penting dalam membantu penyelesaian konflik di negara beribu kota Yangon.
Krisis di Myanmar justru sedikit “mencoreng” citra ASEAN yang berupaya menampilkan diri sebagai blok kredibel dan terintegrasi.
ADVERTISEMENT
Sejak Oktober 2021, ASEAN memutuskan untuk hanya mengundang Myanmar di level non-politik. Hal ini disebabkan belum adanya progress signifikan dari militer untuk mengimplementasikan ASEAN’s five-point consensus (lima poin konsensus).
Namun, kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen—sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2022—justru malah dikritik oleh negara anggota, Malaysia.
Malaysia menilai lawatan itu dapat memberi kesan adanya pengakuan pemerintahan Militer di Myanmar. Merespons hal itu, Kamboja menegaskan mereka ingin berkomunikasi dan tidak mengisolasi junta militer.
Kamboja akhirnya mengatakan, jika ada progress baik dalam penerapan lima poin konsensus, junta militer kemungkinan bisa disambut kembali oleh ASEAN.
Dalam kesempatan Leaders' Retreat, PM Singapura Lee Hsien Loong juga meminta adanya aksi dari Kamboja dan Utusan Khusus untuk Myanmar dalam penyelesaian konflik ini.
ADVERTISEMENT
"Penting bagi ketua ASEAN dan utusan khusus [ASEAN untuk Myanmar] agar melibatkan seluruh pihak yang terkait,” tutup Lee.