Jokowi Terima Dewan Pers, Soroti Pentingnya Pers yang Bertanggung Jawab

Presiden Jokowi menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menerima kunjungan Dewan Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/2). Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan, Jokowi menyoroti tentang pentingnya pers yang bertanggung jawab.

"Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers tapi pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab seperti apa, ya, tentu teman-teman media lebih tahu lah, ya," kata Ninik.

"Ya, harus menggunakan etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki. Wartawannya juga harus ikut kompetensi supaya memiliki kapasitas dalam pemberitaan," lanjutnya.

Selain itu, Dewan Pers menyampaikan kepada Jokowi tengah mengerjakan tiga program besar yang diamanatkan oleh UU Pers.

"Terkait dengan pendataan, terkait dengan pengaduan, dan terkait dengan peningkatan kapasitas wartawan, pendidikan, ya. Nah, terkait ketiga hal itu kami menyampaikan memang masih cukup banyak tantangannya gitu, ya," ucap Ninik.

Ninik Rahayu terpilih sebagai Ketua Dewan Pers menggantikan (alm) Azyumardi Azra dalam rapat pleno, Jumat (13/1/2023). Foto: Dok. Dewan Pers

Ninik mengatakan, pengaduan yang masuk ke Dewan Pers cukup tinggi. Per tahun 2022, Dewan Pers menerima sekitar 690 pengaduan dan 97% sudah diselesaikan.

"Tapi bukan hanya konteks dari sisi jumlah, ya. Tapi substansi pengaduannya juga semakin beragam. Itu menandakan masyarakat juga semakin kritis terhadap pemberitaan," ungkap Ninik.

Yang kedua adalah terkait pemberitaan. Ninik mengatakan, nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti dengan kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik hingga kode etik keberagaman.

"Nah, yang terkait dengan pendidikan juga kami laporkan kurang lebih ada 1.900-an yang mengikuti pendidikan di tingkat muda, madya, dan utama. Kalau dipersentase dari seluruh jumlah jurnalis itu memang masih kecil, ya. Tapi kita berterima kasih karena juga ada dukungan anggaran dari pemerintah," imbuhnya.

Hal lain adalah terkait keinginan untuk mendirikan media yang cukup besar. Ninik mengatakan, Dewan Pers akan terus melakukan pendampingan terhadap mereka yang ingin mendirikan media sesuai dengan kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

"Karena Dewan Pers itu enggak bisa bikin aturan sendiri. Dewan Pers membuat aturan bersama dengan 11 konstituen dan 4 organisasi wartawan dan 7 organisasi media," ujar Ninik.

Jokowi, lanjut Ninik, juga menggarisbawahi pentingnya sustainability media. Jokowi menegaskan harus ada keadilan bagi media dan platform lainnya agar bisa sama-sama secara bisnis mendapatkan keuntungan.

"Dan itu di bawah Undang-Undang Pers, di bawah Undang-Undang [nomor] 40 Tahun 1999. Jadi dikembalikan lagi menjadi satu model penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Pers," lanjutnya.

Terakhir, Ninik dan rombongan mengundang Jokowi untuk hadir dalam acara puncak Hari Pers Nasional.

"Kita juga ada penandatanganan MoU antara KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers karena ini memang menyangkut penyelenggaraan pemilu, ya. Sehingga selama dan pasca pasti banyaklah konflik pemberitaan yang kita harus melakukan penyelesaian dengan pendekatan jurnalis," pungkasnya.