Jokowi Terima Himpunan Mahasiswa Buddhis, Diundang Buka Kongres di Akhir Maret

27 Februari 2024 20:27 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2). Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2). Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi sore tadi menerima perwakilan Himpunan Mahasiswa Buddhis Seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis (Hikmahbudhi), Wiryawan, mengatakan kehadiran pihaknya untuk mengundang Jokowi untuk hadir di Kongres Himpunan yang digelar pada 27-31 Maret 2024.
ADVERTISEMENT
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami akan melaksanakan kongres pada 27 hingga 31 Maret 2024 ini. Jadi, kami mengundang beliau untuk hadir dan bisa membuka secara resmi kegiatan kongres tersebut," kata Wiryawan ditemui usai pertemuan, Selasa (27/2).
Wiryawan mengatakan, Jokowi sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam kongres tersebut.
"Tapi kami diminta untuk berkoordinasi dengan Mensesneg untuk pengaturan jadwal beliau untuk bisa ini [hadir]. Tapi tadi beliau menyampaikan beliau sangat ingin hadir di acara kongres tersebut," jelasnya.
Selain soal undangan kongres, Jokowi dan Himpunan Mahasiswa Buddhis juga membahas permasalahan umat Buddha di Indonesia. Wiryawan mengatakan, pihaknya menyinggung satu vihara di Karet, Jakarta, yang sedang berkonflik dengan mafia tanah.
"Kebetulan ini vihara ada di Jakarta. Jadi vihara ini ada di daerah Karet, di Sudirman namanya Vihara Amurva Bhumi, bermasalah dengan salah satu perusahaan di sana. Jadi akses jalan ke vihara ini ditutup karena tanahnya yang menjadi akses menuju vihara ini, ini yang disengketakan. Kita juga sudah mengadvokasi ini sejak lama," jelas Wiryawan.
ADVERTISEMENT
Apalagi, lanjutnya, vihara tersebut merupakan cagar budaya karena sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka.
"Jadi Presiden sudah menunjuk Kapolri karena tadi beliau didampingi oleh Bapak Kapolri juga untuk bisa membantu secepatnya untuk penyelesaian persoalan ini," tuturnya.