Jokowi: Vaksin Gratis Urusan Menkes, Yang Bayar BUMN

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pidato pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB. Foto: Lukas/ Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi membuka rapat terbatas membahas Antisipasi Penyebaran COVID-19 saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 dengan jajarannya, Senin (19/10). Dalam rapat tersebut, Jokowi juga membagi tugas pengadaan vaksin corona jika sudah tersedia nanti.

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi dalam rapat tersebut, Senin (19/10).

Menurut Jokowi, masalah pengadaan vaksin ini harus diatur dengan jelas. Termasuk soal siapa yang harus bertanggung jawab dalam pengadaan dan distribusinya.

"Juga saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas. Kalau enggak seperti ini, nanti siapa yang tanda tangan jadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar para menterinya tidak meremehkan proses implementasi vaksin. Misalnya, seperti siapa yang harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan alasannya.

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelaskan betul, harus detail, ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi, karena sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," ucap Jokowi.

"Soal vaksin ini agar perencanaannya disiapkan betul agar kita tidak salah lagi dalam komunikasi publik yang ada," pungkasnya.

****

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona