Jubir: Ma'ruf Amin Setuju Pilkada Ditunda Jika Terkait Anak, Kenyataannya Tidak

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin hadiri Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2020 secara virtual. Foto: Dok. KIP

Gelaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tetap akan dihelat di tengah ancaman virus corona. Banyak yang menuding, mulusnya gelaran pilkada akibat keikutsertaan keluarga Presiden serta Wakil Presiden.

Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, maju sebagai calon Wali Kota Solo. Menantunya, Bobby Nasution, kini berebut kursi Wali Kota Medan. Sementara anak Wapres Ma'ruf Amin, Siti Azizah, kini sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

Menjawab itu, juru bicara Wapres Masduki Baidlowi, mengatakan jika memang urusan memenangkan anak dijadikan alasan, Ma'ruf tentu memilih agar pilkada ditunda sementara waktu.

Sebab, Pilkada di masa pandemi sangat menguntungkan petahana sementara anak Ma'ruf bukanlah petahana. Penundaan bisa saja membuat sang anak punya waktu lebih menggalang pundi suara.

Siti Nur Azizah temani Wapres Ma'ruf Amin berziarah ke makam leluhur di Kabupaten Tangerang. Foto: Dok. Siti Nur Azizah

"Kalau urusannya terkait dengan anak, karena anaknya wapres itu bukan incumbent maka dia bilang sebenarnya kalau saya subjektivitas urusan anak lebih baik diundur karena incumbent lebih diuntungkan daripada tidak incumbent. Kalau urusannya urusan anak, kan gitu," ujar Masduki saat dihubungi, Kamis (22/10).

"Jadi kalau misalnya hanya karena itu, maka beliau lebih setuju pilkada ditunda, kalau urusannya subjektivitas. Tapi ini kan enggak, enggak ada urusan itu," lanjut Masduki.

Karena itu, alih-alih soal pemenangan anak di Pilkada, Ma'ruf Amin secara objektif sejalan dengan keputusan DPR-Pemerintah-KPU melanjutkan Pilkada di tengah pandemi.

Bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan Siti Nurazizah Ma'ruf bersama bakal calon Wakil Wali Kota Ruhamaben. Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO

"Pilkada tidak ada hubungannya dengan anaknya dia yang mencalonkan atau dengan anaknya Pak Jokowi mencalonkan, enggak ada hubungan dengan itu. Tapi lebih karena memang pemerintah punya perhitungan bahwa pilkada itu bisa dilaksanakan karena memang untuk mengatasi pandemi bisa diatasi dengan berbagai cara yang selama ini sudah dilakukan," ucap Masduki.

Terkait rendahnya penerapan protokol kesehatan pada masa pilkada, Masduki menilai lumrah terjadi. Tinggal saat ini bagaimana penyelenggara pemilu termasuk pemerintah menggencarkan kembali soal tujuan penting penerapan protokol tersebut.

"Karena kan protokol kesehatan juga sudah berlaku, bahwa terjadi pelanggaran di sana dan di sini kan biasa karena sampai sekarang pun protokol kesehatan yang sekarang sudah berjalan ini pun masih ada pelanggaran-pelanggaran dan itu harus terus didisiplinkan masyarakat," ungkap Masduki.