Jubir Ma'ruf Amin: Tidak Ada Teguran Khusus Wapres untuk Khofifah

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Satgas Covid-19 di Wilayah Jawa Timur secara virtual (21/7). Foto: Youtube Wapres

Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, angkat bicara terkait isu yang membenturkan Ma'ruf dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Masduki memastikan tidak ada teguran khusus yang dilontarkan Ma'ruf kepada Khofifah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi corona. Isu tersebut muncul usai Ma'ruf menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jatim, Bupati, Wali Kota, dan Satgas COVID-19 Jatim pada Rabu 21 Juli 2021.

"Sebagian media itu membangun narasi dan angle yang membenturkan Wapres dan Gubernur Khofifah secara personal dan melebihi kenyataan yang terjadi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tidak ada teguran khusus Wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja," ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/7).

Masduki mengatakan rapat itu digelar semata sebagai bentuk diskusi Ma'ruf dengan para kepala daerah guna menemukan solusi terbaik terkait penanganan pandemi di masing-masing wilayah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Panen Raya di Kabupaten Gresik. Foto: Kementan RI

"Karena rapat koordinasi yang dilakukan Wapres dengan sejumlah gubernur pada dasarnya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan banyak apresiasi yang diberikan Wapres pada Gubernur Jatim," ucap Masduki.

Masduki juga menyebut rapat koordinasi serupa rutin digelar Ma'ruf. Sebelum dengan Khofifah, Ma'ruf juga menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan beberapa gubernur seperti mulai Gubernur Banten pada Rabu (14/7), Gubernur Jabar pada Kamis (22/7), dan Gubernur Jateng pada Jumat (23/7).

Untuk tiap rapat dengan para kepala daerah, Ma'ruf turut menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dikoordinasikan, dan diintensifkan dari tiap daerah.

"Terutama terkait empat hal: penerapan PPKM Darurat, 3T (testing, tracing, dan treatment), vaksinasi dan distribusi bansos, termasuk penyerapan anggaran dan koordinasi antar gubernur, bupati/wali kota, dan TNI/Polri, serta pemerintah pusat," ungkap Masduki.

Ia mengatakan sorotan dan masukan pasti diberikan Ma'ruf kepada setiap kepala daerah untuk memastikan penanganan pandemi dapat dikerjakan secara maksimal. Karenanya ia memastikan masukan dan kritikan tak hanya diberikan Ma'ruf kepada Khofifah dan Provinsi Jatim semata.

"Tiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres. Atas evaluasi Wapres, para gubernur telah menyampaikan klarifikasi dan progress penanganan terkininya di lapangan. Terhadap kemajuan itu, Wapres memberi apresiasi, misalnya atas tingginya vaksinasi di Mojokerto, Jatim," beber dia.

Selain mengkritisi kebijakan di tiap daerah yang belum berjalan maksimal, Masduki menuturkan Ma'ruf juga mendengarkan keluhan dan kekurangan fasilitas serta daya dukung di daerah. Untuk itu, Ma'ruf langsung mendiskusikannya dengan para menteri dan pejabat pusat terkait untuk memberi dukungan dari pusat.

"Penting dicatat Wapres bukan hanya melakukan sorotan kritis, tapi juga memberi apresiasi dan motivasi pada capaian kemajuan di daerah," pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi pada Rabu (21/7) lalu, Ma'ruf menyoroti penerapan PPKM Darurat di Jatim yang belum optimal karena mobilitas masyarakat masih cukup tinggi. Ia juga menyoroti jumlah testing yang melebihi standar WHO, namun menyayangkan positivity rate yang masih cukup tinggi, yaitu di angka 39,24%.

Arahan Ma'ruf juga diunggah di akun YouTube Wapres.