Jusuf Kalla Sarankan Nakes Pensiun Dimobilisasi untuk Jadi Vaksinator Corona

Proses vaksinasi gotong royong untuk karyawan Perusahaan Sika Indonesia di Cileungsi, Bogor. Foto: Sika

Vaksinasi COVID-19 tengah digenjot oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pengendalian pandemi di Indonesia. Tetapi, kurangnya jumlah tenaga kesehatan sebagai vaksinator menjadi salah satu kendala.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, turut menyoroti perkara ini. Menurutnya, jumlah dosis vaksin yang diamankan oleh Indonesia sudah mencukupi. Tetapi target vaksinasi Indonesia yang tinggi akan sulit tercapai dengan kurangnya jumlah nakes.

Saran yang diungkapkan JK dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memanggil kembali para tenaga kesehatan yang sudah pensiun untuk menjadi vaksinator.

“Contohnya seperti ini, vaksinasi terlambat. Coba aktifkan semua perawat-perawat, dokter, yang sudah pensiun itu, aktifkan semuanya untuk hal-hal yang lebih ringan, seperti terkait vaksinasi, pengobatan pasien yang tidak bergejala,” ungkap JK kepada kumparan, Minggu (25/7).

“Tenaga-tenaga yang seperti itu, jadi mobilisasi, layaknya perang. Masyarakat harus dimobilisasi, pensiunan kembali aktif,” imbuhnya.

Menurut eks Wakil Presiden periode 2014-2019 ini, penanganan COVID-19 RI ini sama saja dengan berperang, sehingga memang diperlukan mobilisasi masyarakat sesuai dengan bidang yang sangat dibutuhkan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla saat kick off penggalangan dana seribu masker untuk Indonesia di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Selasa (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dalam hal ini, kata JK, tentu saja adalah masyarakat yang punya kemampuan sebagai tenaga kesehatan.

“Mobilisasi justru dalam artian massa itu harus disiplin. Bukan dikeluarkan semuanya, justru sebaliknya. Tetapi, yang dimobilisasi itu orang-orang seperti perawat, dokter, yang sudah pensiun, dimobilisasi lagi. Atau tenaga administrasi dimobilisasi untuk menghadapi hal-hal di luar rumah sakit. itu ada yang harus menanganinya kan,” katanya.

Selain percepatan vaksinasi, diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan laju penularan COVID-19 Indonesia yang masih tinggi.

Jusuf Kalla mengingatkan, masyarakat harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, warga harus paham betul bahwa ada sanksi yang akan dikenakan. Sanksinya pun harus tegas.

“Kita sederhanakan saja. Masyarakat tahu dan yakin, ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Harus ada sanksi, tegas, gitu. Kedua, intervensi pemerintah seperti rumah sakit, obat-obatan, oksigen, nakes, itu harus dipersiapkan,” pungkasnya.