Jusuf Kalla soal Demo Mahasiswa: Pemerintah Juga Sejalan Tunda RKUHP

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas PBB. Foto: Dok. Seswapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengikuti gejolak penolakan RKUHP yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah. Dia menilai tuntutan mahasiswa agar DPR menunda pengesahan RKUHP sejalan dengan langkah pemerintah.

"Ya (demo) di Jakarta dan di beberapa kota lain, mahasiswa bergerak umumnya tentang penundaan undang-undang (KUHP), memang pemerintah juga sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya di sela-sela sidang Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat, Senin (24/9).

Menurutnya, RKUHP masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. "Memang undang-undang itu kan juga dibutuhkan public hearing, mendengarkan publik tentang itu," ucapnya.

Suasana mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (23/9). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Akan tetapi, Jusuf Kalla mengingatkan RKUHP kini sangat penting diperbarui. Sebab, KUHP yang ada sekarang merupakan warisan Belanda dan kurang relevan dengan kehidupan saat ini.

"KUHP itu sudah lebih 160 tahun, tentu banyak kemajuan-kemajuan kejahatan, dulu belum ada kejahatan siber, kejahatan teknologi, kan itu harus diperbarui," ucapnya.

Sebelumnya, mahasiswa mengepung gedung DPR di Jakarta menolak pengesahan beberapa RUU kontroversial, seperti revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, serta revisi UU KPK yang telah disahkan.

Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah. Misalnya di Medan, Bandung, Solo, Semarang, hingga Makassar.