Kabar Baik Corona: Vaksin Sinovac Halal hingga Izin Darurat BPOM Segera Terbit

9 Januari 2021 7:39 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Indonesia telah dilanda pandemi corona selama hampir 11 bulan. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda penurunan kasus.
ADVERTISEMENT
Tercatat pada 8 Januari, penambahan kasus corona lagi-lagi memecahkan rekor. Tambahan kasus corona menembus angka 10.617 pasien. Sehingga total menjadi 808.340 orang.
Dari jumlah itu, 23.753 pasien di antaranya meninggal dunia.
Kabar baiknya, pasien sembuh bertambah 7.446 orang pada 8 Januari. Sehingga total pasien sembuh sebanyak 666.883 orang.
Kabar baik seputar corona bukan hanya pasien sembuh. Berikut kumparan rangkum kabar baik seputar corona yang terjadi baru-baru ini:
Seorang pria bekerja di fasilitas pengemasan pembuat vaksin Sinovac Biotech. Foto: Thomas Peter/REUTERS
MUI menyatakan vaksin Sinovac yang akan dipakai tahap awal vaksinasi di RI halal dan suci. Namun, fatwa utuh terkait hal ini belum dijelaskan.
"Fatwa utuh akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan. Apakah aman atau enggak, maka fatwa akan melihat aspek itu," kata Ketua Komisi Fatwa dan Halal MUI, Asrorun Niam.
ADVERTISEMENT
Pada Jumat (8/1), BPOM dalam jumpa pers virtual terpisah memang belum mengumumkan telah menerbitkan izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA). BPOM masih menganalisis data terakhir yang baru disetor, yakni data interim uji klinis III di Bandung.
"Mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari BPOM. Dengan demikian MUI terkait dengan vaksin Sinovac, China, ini akan menunggu BPOM mengenai aspek kesehatan," ucap Niam.
Kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti dalam talkshow "Endorse Komsetik Aman atau Menuai Bencana" di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
BPOM telah menerima data uji klinis tahap III vaksin Sinovac di Bandung. Data tersebut menjadi dokumen terakhir yang dibutuhkan BPOM untuk penerbitan emergency use authorization.
Kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan EUA akan keluar sebelum tanggal 13 Januari. Tanggal tersebut telah ditentukan sebagai penyuntikan Presiden Jokowi, sebagai orang pertama divaksin corona.
ADVERTISEMENT
"Untuk data uji klinis di Bandung untuk pengamatan interim diberikan hari ini. Dan kami langsung bahas dan setelah itu akan diumumkan dalam waktu dekat ini untuk finalnya pemberian EUA," kata Penny.
"Jadi dalam beberapa hari ini EUA akan terbit. Dan dipastikan sebelum 13 Januari," lanjutnya.
Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin corona Sinovac di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12). Foto: Fajrin Raharjo/AFP
Indonesia akan kembali menerima kedatangan vaksin corona Sinovac dalam bentuk bulk (bahan baku) sebanyak 15 juta dosis. Rencananya, 15 juta dosis vaksin ini tiba pekan kedua Januari 2021.
Kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan kemungkinan bahan baku vaksin Sinovac ini tiba 12 Januari
"Kita menunggu bulk, bahan bakunya vaksin Sinovac, yang diperkirakan beberapa hari ke depan, tanggal 12 (Januari). Setelah itu bisa diproduksi oleh Bio Farma," kata Penny.
ADVERTISEMENT
Nantinya, BPOM melakukan prefilled finish product untuk memenuhi uji mutu seperti standar yang berlaku. Baru kemudian vaksin bentuk bulk ini akan diproduksi Bio Farma di Bandung.
"Fasilitas produksi sudah memenuhi, cara pembuatan obat yang baik atau untuk memenuhi CPOB," ucap dia.
Ilustrasi KPK Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Rencana vaksinasi yang semakin dekat membuat segala persiapan terus dikebut. Salah satu yang diperhatikan pemerintah yakni mengawasi agar tak terjadi penyimpangan dengan membentuk tim.
Tim tersebut diisi KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian BUMN, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kemendagri.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan tim tersebut sebenarnya sudah dibentuk ketika vaksin corona masih proses pengadaan.
ADVERTISEMENT
"Kami sepakati tim ini diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stakeholder lain yang relevan, misal distribusi (vaksin) akan ada Kemendagri terkait penggunaan NIK," ujar Pahala dalam konferensi pers bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Selanjutnya, kata Pahala, KPK pun akan ikut tim kecil Kemenkes dan Kementerian BUMN terkait pendataan vaksinasi.
"Pada intinya kami ingin tata kelola pemberian vaksin dijaga, pasti dari tiap vaksin yang dibeli digunakan untuk siapa harus jelas. Oleh karena itu NIK akan jadi basis," ucapnya.
Infografik Tarif Swab dan Rapid Test Antigen di Bandara. Foto: kumparan