Kadin: Vaksinasi Corona Mandiri, Perusahaan Minimal Bayar Rp 500 Ribu Per Dosis

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani jalani vaksinasi kedua di lingkungan istana kepresidenan pada Rabu (27/1). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menegaskan vaksinasi corona mandiri atau gotong royong dibebankan ke perusahaan. Seluruh karyawan ataupun buruh tetap tak harus membayar alias gratis.

"Tentunya semuanya itu di bawah koordinasi pemerintah karena produsen vaksin untuk swasta beli langsung tetap harus ada izin pemerintah. Dan yang sekarang tentunya kita kan juga mengikuti aturan pemerintah. yang penting pendataannya. Itu akan terintegrasi di bawah BPJS Tenaga Kerja dan Telkom," kata Rosan dalam Live Corona Update kumparan, Jumat (12/2).

"Sekarang kita mulai dengan semuanya dilakukan pemerintah lewat BUMN. Nanti kita lihat lagi perkembangannya," imbuh dia.

Rosan juga memastikan vaksin yang digunakan di luar vaksin Sinovac yang menjadi program vaksinasi gratis pemerintah. Bisa vaksin Sinopharm, Johnson n Johnson, hingga Sputnik V.

Lalu berapa biaya yang dianggarkan per dosis vaksin?

"Soal harga memang kita kan membuat survei ke dunia usaha. Rangenya Rp 500 ribu sampai di bawah Rp 1 juta (per dosis). Itu range yang dunia usaha bisa menerima. Jadi tapi kembali lagi kita akan menunggu dari pemerintah karena pemerintah yang menentukan harga maksimumnya," tuturnya.

Survei Kadin itu dilakukan di internal mereka. Sebab, Rosan pun melakukan meeting reguler dengan pihak terlibat seperti asosiasi dan pengusaha.

Tenaga kesehatan melakukan registrasi sebelum mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin coronaSinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Menurut Rosan, pihaknya pun sudah menyiapkan anggaran khusus. Sebab, ongkosnya lebih murah dibandingkan dengan anggaran seperti tes PCR atau antigen rutin dan sebagainya.

"Ini kan dalam pos kita untuk beroperasi dengan menjalankan prokes. Jadi itu sudah ada. Itu memang sudah ada dalam anggaran kita dan justru lebih efisien. Ini kan untuk kepentingan kita semua juga. Dan ini dilakukan sukarela dengan perusahaan.

"Investasi tahun 2020 berdasarkan angka BKPM justru investasi dalam negeri meningkat. Jadi kemampuan usaha nasional masih memiliki kemampuan," tutupnya.