Kamboja Lockdown Ketat, Warga Kelaparan Tuntut Bantuan Pangan dari Pemerintah
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dikutip dari Reuters, para pengunjuk rasa memprotes betapa buruk dan tak adilnya distribusi bantuan makanan dari pemerintah.
Pemerintah Kamboja telah memberlakukan lockdown ketat di Ibu Kota Phnom Penh dan kota-kota sekitar sejak 19 April 2021.
Keputusan tersebut diambil demi menekan laju penyebaran COVID-19 yang tiba-tiba meroket. Dari semula hanya sekitar 500 kasus, kini kasus COVID-19 di Kamboja menjadi 12.641.
Menurut seorang warga yang ikut demo, situasi lonjakan COVID-19 dan lockdown begitu menyulitkan. Apalagi, pemerintah setempat tidak memberikan bantuan secara merata.
“Orang-orang di desa saya belum menerima donasi makanan, sudah 10 hari lamanya,” protes seorang buruh pabrik, Oum Sreykouch, dari Distrik Meanchey.
Selain di ibu kota, salah satu distrik yang menggelar protes besar adalah Meanchey. Sekitar 100an warga sampai melanggar aturan lockdown demi menuntut hak-haknya.
ADVERTISEMENT
Kondisi di Kamboja saat lockdown sangat memprihatinkan. Meskipun layanan pengiriman makanan swasta tetap beroperasi, tetapi swalayan dan kios makanan pinggir jalan tutup total.
Hal tersebut menyebabkan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah—dan bahkan tak berpenghasilan sama sekali akibat lockdown—mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan makanan.
Amnesty International (AI) menyebut lockdown Kamboja sebagai krisis kemanusiaan dan HAM, dengan hampir 294.000 orang di Phnom Penh dihadapkan dengan risiko kelaparan.
“Penanganan lockdown COVID-19 yang sangat keliru oleh pemerintah Kamboja ini menyebabkan penderitaan luar biasa serta merupakan rentetan pelanggaran HAM,” kata Yamini Mishra, Direktur Regional Asia-Pasifik AI, dalam keterangannya.
“Pemerintah Kamboja bisa, dan harus, mengambil langkah yang berhati-hati dalam menanggulangi bencana ini,” tambahnya.
