Kanselir Austria Sebut Tidak Miliki Rencana untuk Gabung ke NATO

Karl Nehammer, Mendagri Austria. Foto: Joe Klamar/AFP

Kanselir Austria Karl Nehammer pada Senin (18/7/2022) menegaskan bahwa negaranya tidak berencana untuk mengikuti jejak negara tetangganya, Swedia dan Finlandia, untuk ikut bergabung dengan NATO.

Diberitakan kantor surat kabar setempat, Pravda Bratislava, Nehammer dalam sebuah konferensi pers di Wina menyampaikan, Austria tidak akan mencontoh tindakan Swedia dan Finlandia.

Ia menilai, kedua negara tersebut telah mempertimbangkan kembali prinsip netralitas militer mereka dengan berusaha bergabung ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

“Austria mematuhi kebijakan internasional dan keamanan umum Uni Eropa dan berencana untuk meningkatkan investasi dalam pertahanannya sendiri,” tegas Nehammer, dikutip dari TASS.

Pada 5 Juli lalu, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto bersama dengan Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde dan perwakilan dari 30 negara anggota NATO lainnya telah menandatangani sebuah protokol yang berisi persetujuan agar kedua negara Nordik itu untuk bergabung menjadi anggota NATO.

Sebuah upacara di markas besar blok militer tersebut pun digelar untuk menyambut bergabungnya Finlandia dan Swedia sebagai dua anggota baru.

Simbol NATO. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Kendati demikian, kedua negara ini hanya akan resmi menjadi anggota NATO setelah dokumen aksesi diratifikasi oleh semua negara anggota aliansi.

Sebelumnya, Finlandia dan Swedia telah mengajukan keanggotaan NATO pada 18 Mei silam. Pengajuan ini dilakukan sebagai antisipasi keamanan regional, imbas dari operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Namun proses keanggotaan ini tidak berjalan dengan lancar, sebab mereka mendapatkan penolakan dari anggota tetap NATO, Turki.

Penolakan ini terjadi dikarenakan Turki menganggap bahwa Swedia dan Finlandia dipimpin oleh kelompok organisasi teroris, yakni Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Turki menuntut agar kedua negara ini mengakui PKK sebagai organisasi teroris dan meminta agar orang-orang yang diduga berpartisipasi dalam upaya kudeta Turki pada 2016 dapat diekstradisi ke Ankara. Turki juga meminta agar larangan pasokan senjata ke negaranya dapat segera dicabut.

Pihaknya mengecam, apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Turki tidak akan pernah menyetujui permohonan keanggotaan NATO dari Swedia dan Finlandia.