Kapal China Masuk Lagi ke Natuna, RI Mesti Lakukan Backdoor Diplomacy
ADVERTISEMENT
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menanggapi kembali masuknya kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
ADVERTISEMENT
Hikmahanto mengatakan, Indonesia harus melakukan backdoor diplomacy atau diplomasi rahasia kepada China.
"Backdoor diplomacy biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis kepada kumparan.
Hikmahanto mengatakan dalam melakukan backdoor diplomacy pemerintah disarankan menunjuk tokoh yang punya pengaruh besar.
"Pesan yang disampaikan (tokoh yang ditunjuk) adalah bila nelayan-nelayan China terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti-Negara China dari publik Indonesia," papar Hikmahanto.
"Bila kemarahan publik tidak dapat dibendung oleh pemerintah maka kepentingan China di Indonesia akan terganggu," sambung dia.
Menurut Hikmahanto, backdoor diplomacy penting dilakukan agar pemerintah Indonesia tak merespons kehadiran nelayan-nelayan China dengan mengambil sejumlah langkah yang keras sesuai tuntutan publiknya.
ADVERTISEMENT
"Langkah ini bisa jadi akan dibalas oleh pemerintah China. Situasi inilah yang berpotensi merusak persahabatan Indonesia dan China yang selama ini terjalin," ujarnya.
Keberadaan kapal China diketahui saat patroli tengah dilakukan Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsui Tubun-356 di Laut Natuna Utara pekan lalu. Mereka bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat China.
Kapal-kapal asal China ini sempat keluar dari perairan Natuna saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Kepulauan Natuna pada Rabu (8/1).
