Kapolri Ancam Bubarkan Massa Bila Memaksa Maju ke Depan MK

(Dari kiri ke kanan) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian, dan Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto, saat Apel Konsolidasi Ketupat Jaya di Monas, Kamis (13/6). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak memberi izin aksi dari kelompok mana pun di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres pada 27 Juni.

Selain itu, Tito mengatakan, akan membubarkan massa yang memaksa berunjuk rasa dan anarkistis di jalan depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Ia khawatir, hal itu mengancam keamanan publik lainnya.

“Saya berkoordinasi dengan Panglima TNI, Bapak KSAD, kita sudah persiapkan pasukan saya kira hampir 45 ribu, ya. Kita siapkan, kemudian kita akan jaga kalau perlu kita tutup. Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, kalau mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan,” kata Tito usai acara sertijab Kapolda Sumsel di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Tito mengatakan, setiap unjuk rasa harus menaati aturan. Hal itu untuk menghindari adanya tindakan anarkistis yang berujung mengganggu kepentingan publik.

“Saya tentunya mengharapkan bagian unjuk rasa ingat ada aturan, aturan itu jangan mengganggu kepentingan publik, mengindahkan etika dan moral, tidak menghujat, menyampaikan hoaks, itu semua ada aturan hukumnya. Kita akan tindak kalau dilanggar,” ujar Tito.

Insiden kericuhan 21-22 Mei, kata Tito haru dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya untuk kebaikan bersama. Ia mengatakan, tidak ada satu pihak pun yang ingin jatuh korban.

“Saya minta jangan buat kerusuhan termasuk pihak ketiga mungkin. Karena apa, selain kita melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan,” tandasnya.